: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam ekosistem digital.
Hal ini sejalan dengan target yang telah dipatok pemerintah yang menargetkan sekitar 30 juta UMKM bisa go digital pada tahun 2024.
Pemerintah sendiri telah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
“Kita masih punya celah yang perlu dipersempit. Makanya, kami harapkan bimbingan teknis (bimtek) ini bisa semakin mendorong pelaku UMKM untuk beralih ke arah digital. Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code IndonesianStandar),” ujar Puteri dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Kegiatan bimtek ini dilaksanakan secara bersamaan di 9 titik yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta yang berlangsung pada 4-8 Desember 2023.
Bimtek ini melibatkan narasumber dari Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, perbankan hingga praktisi. Secara total, kegiatan ini turut dihadiri oleh 180 pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan, fashion, bengkel, konveksi, service handphone, kue kering, dan kerajinan kayu.
“Kegiatan ini menjadi wujud sinergi kami di DPR bersama Pemerintah yang tiada pernah berhenti untuk menumbuhkan semangat berwirausaha maupun meningkatkan kapasitas produksi bagi pelaku UMKM. Ini karena UMKM menopang 61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja,” jelas Wakil Rakyat DPR RI Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) ini.
Lebih lanjut, Puteri pun menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan digitalisasi bagi pelaku UMKM, diantaranya melalui fungsi legislasi yang memihak pada kepentingan pelaku UMKM.
Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Perbankan dari Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin memberikan kenang-kenangan kepada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Produksi dan Kewirausahaan IKM di Jabar yang didukung Ditjen IKM Kemenperin (AG Sofyan)
“Awal tahun ini, kami telah melahirkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Melalui UU ini, kami mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan nonbank supaya memberikan kemudahan akses keuangan bagi UMKM. UU ini juga mengatur skema pemutihan kredit bagi pelaku UMKM yang kreditnya macet di bank-bank BUMN,”ungkap Legislator Milenial Beringin di Komisi Keuangan dan Perbaikan Senayan ini.
Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 Triliun.
“Perlu diingat juga bahwa KUR ini digunakan untuk kepentingan produktif, bukan justru untuk keperluan konsumtif. Kemudahan lewat skema KUR ini jangan disalahartikan untuk melakukan hal yang menyimpang. Karena program KUR ini bertujuan agar bapak dan ibu bisa merasakan kemudahan dalam meminjam di bank, seperti yang dimandatkan UU PPSK,” pungkaa Puteri yang akan kembali running di Pileg 2024 untuk DPR RI dengan Dapil Jabar VII dengan nomor urut 1 ini. ***