unescoworldheritagesites.com

Penting, Pengelolaan Keuangan Negara demi Transportasi Darat Berintegritas - News

Pengelolaan keuangan negara penting untuk wujudkan transportasi  berintegritas.

:  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis bidang Perhubungan Darat 2024 melaksanakan diskusi panel untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan transportasi darat yang berintegritas dengan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Rabu (10/7/2024).

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubdat, Risyapudin Nursin menuturkan Rakornis tahun ini dimaksudkan sebagai bentuk sinergitas kebijakan bidang perhubungan darat ke arah yang lebih baik dengan melibatkan lintas stakeholder yang selama ini menjadi mitra kerja baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Kami mengadakan sesi diskusi panel dengan menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga terkait. Diharapkan melalui diskusi panel dapat menjadi wadah dalam meningkatkan wawasan kepada seluruh peserta Rakornis dengan lokus materi pada penyelenggaraan transportasi darat yang berintegritas dan keselamatan transportasi darat," ungkap Risyapudin.

Baca Juga: Transportasi Darat Terus Diperkuat di Sulawesi Utara

Pada diskusi panel, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Chalah Pujihastuti, menjelaskan redesain dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan - kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan, manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit.

“Tujuan penganggaran berbasis kinerja ini untuk meningkatkan kualitas anggaran publik yang memenuhi standar pengeluaran negara dilakukan secara efisiensi dan efektif (operational efficiency), akutabilitas keuangan publik meningkat, dan tercapainya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik," ujar Pujihastuti.

Selaras dengan hal itu, Kepala Subauditorat ID3, Badan Pengawas Keuangan, Arifah Kiswarida juga menerangkan terkait Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara di antaranya dapat dilihat dari: 1. Pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan; 2. Terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara; 3. Tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan 4. Penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar.

Baca Juga: Ditjen Hubdat Dorong Perkembangan Inovasi Transportasi Darat

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Medio Venda Sukarta memaparkan bahwa Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei melalui Corruption Perception Index (CPU) untuk tahun 2023. Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa karena merenggut kemiskinan kerusakan alam, kenaikan harga dan buruknya pelayanan publik.

“Tidak ada korelasi antara jumlah pendapatan dengan perilaku korupsi, namun perilaku korupsi dipengaruhi oleh Pressure Opportunity dan _Rationalization," ujar Venda.

Dia menambahkan maka sebagai Aparatur Sipil Negara wajib berhati hati dengan keputusan maupun kebijakan yang dilaksanakan, supaya tidak terdapat celah suap, pemerasan maupun gratifikasi sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan memaksimalkan peran inspektorat Jenderal sebagai pengawasan internal pada suatu instansi.

Baca Juga: Kepala BPSDMP Ingatkan Peran Penting Perwira Transportasi Darat

Kasubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung  Kristanti Yuni Purnawanti SH MH juga menuturkan terkait deteksi dini terhadap pengamanan pembangunan strategis guna menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.

“Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) adalah bagian dari pelaksanaan intelijen penegakan hukum, yang fungsinya mencegah atau melawan segala upaya yang dapat merugikan penegakan hukum pada keberhasilan pembangunan startegis," ujar Kristanti.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat