: Pemerintah harus membuka untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang lengkap. Tidak hanya penguatan disektor permodalan tapi juga pasar. Serta harus menyentuh sektor digitalisasi yang saat ini berkembang.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, saat Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada pelaku UMKM di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9/2024).
"Kalau masih banyak blank spot, sinyalnya jelek , kemudian mereka sulit melakukan transaksi di daerah-daerah tertinggal, ya bagaimana dia bisa melakukan bisnis secara online," kata politisi dari PDIP itu.
Baca Juga: Didukung Google dan Youtube, Indonesia Bakal Setara dengan Negara Maju Sebelum 2045
Dalam sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan itu, Aria Bima juga mengatakan UMKM menjadi satu perhatian yang khusus bagi seluruh pemimpin.
"Kalau demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 5 tahun pemerintahan di setiap pemerintahan, UMKM dapat apa dengan regulasi dan keputusan yang ada," katanya lagi.
Lebih lanjut Aria Bima mengatakan jika saat ini sektor UMKM dibenturkan pada regulasi yang tidak memgerem produk asing, maka sektor ini akan tergilas.
Baca Juga: Fakta, Multiplier Effect Kilang Pertamina RU VII Kasim Bangun Papua dan Maluku
"Jadi keadilan sosial dalam bentuk regulasi maupun kebijakan anggaran terutama untuk masukan walikota gubernur dan presiden. Tanpa ada kepedulian kepada UMKM, akan repot," jelasnya.
Karena sebanyak 97 persen tenaga kerja terserap di sektor ini. Sementara itu, sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan tersebut diikuti 150 pelaku UMKM di Kota Solo.
"Ini sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang keenam kalinya, tapi kalau untuk UMKM baru pertama kalinya. Harapannya para pelaku UMKM bisa memiliki dasar untuk bersaing berdasar ekonomi Pancasila," kata Staf Bale Rakyat Aria Bima Heni Prihartoyo. ***