unescoworldheritagesites.com

Ganjar Berkomitmen Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum - News

Capres Ganjar Pranowo di Makassar Sulawesi Selatan. (istimewa )

Calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga demokrasi.

Hal ini disampaikan saat Ganjar menjadi narasumber dalam acara saresehan nasional yang diadakan oleh Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Baca Juga: Prabowo Mania Jatim Ingatkan Politisi di Kubu Ganjar dan Anies Tidak Hipokrit

Awalnya Ganjar ditanya oleh panelis Prof Zainal Arifin Mochtar tentang kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga demokrasi saat ini.

"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan seebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?" tanya akademisi Prof Zainal Arifin Mochtar kepada Ganjar?

Capres Ganjar Pranowo saat memaparkan terkait penegakan hukum Indonesia di Makassar Sulsel
Capres Ganjar Pranowo saat memaparkan terkait penegakan hukum Indonesia di Makassar Sulsel (istimewa )

Menurut Ganjar, mengembalikan kepercayaan publik melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuan, budayawan, dan media.

"Ketika kewengan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," kata Ganjar.

Baca Juga: Dapat Nomor Urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo : Sesuai Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Ganjar kemudian menyatakan perlunya perubahan regulasi jika diperlukan untuk memastikan efektivitas upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dinilai buruk tersebut. Ganjar juga menyoroti pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk media, dalam membangun arus balik yang positif.

"Dukungan kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti di akomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya," jelas Ganjar.

Dalam menjawab pertanyaan terkait skala penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi, Ganjar memberikan penilaian 5 dari skala 1 hingga 10.

"(Skor) penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi? Poinnya kira-kira berapa? 1-10?"

"Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5," ucap Ganjar.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat