: Pentagon mengumumkan paket baru bantuan keamanan jangka panjang untuk Ukraina, menandai peringatan pertama invasi Rusia,Jumat (24/2/2023), dengan komitmen 2 miliar dolar AS untuk mengirim lebih banyak amunisi dan berbagai drone kecil berteknologi tinggi untuk pertempuran.
Mengutip laporan AP dari Washington di laman resminya AP News, pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah Presiden Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke Kyiv dan menjanjikan komitmen berkelanjutan Amerika ke Ukraina.
Biden memberi tahu Presiden Volodymyr Zelenskyy dan rakyatnya bahwa Amerika Serikat (AS) dan mendukung Ukraina. "Orang Amerika mendukung Anda, dan dunia mendukung Anda," katanya.
Baca Juga: Satgas Yonarmed 1 Kostrad Terima Kunjungan Tim Wasops Mabesad
Dalam sebuah pernyataan, Jumat, Pentagon mengatakan bantuan itu termasuk senjata untuk melawan sistem tak berawak Rusia dan beberapa jenis drone. Juga termasuk drone Switchblade 600 Kamikaze yang ditingkatkan, serta peralatan deteksi peperangan elektronik.
Ini juga termasuk uang untuk amunisi tambahan untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi, peluru artileri dan amunisi untuk sistem roket berpemandu laser.
Namun, dalam langkah yang tidak biasa, Pentagon tidak memberikan perincian tentang berapa banyak peluru jenis apa pun yang akan dibeli. Termasuk paket terbaru ini, AS kini telah memberikan lebih dari 32 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan keamanan ke Ukraina sejak invasi Rusia.
Baca Juga: Bareskrim Musnahkan Ratusan Kilogram Narkoba, 1,3 Juta Jiwa Terselamatkan
Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa peringatan pertama invasi Rusia adalah kesempatan bagi semua orang yang percaya pada kebebasan “untuk berkomitmen kembali untuk mendukung para pembela berani Ukraina untuk jangka panjang - dan untuk mengingat bahwa pertaruhan perang Rusia jauh melampaui batas. Ukraina.”
Biden dijadwalkan bertemu secara virtual Jumat dengan para pemimpin Kelompok Tujuh lainnya dan Zelenskyy. "Untuk terus mengoordinasikan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan meminta pertanggungjawaban Rusia atas perangnya," kata Gedung Putih.
Upaya tersebut termasuk apa yang disebut Gedung Putih sebagai sanksi "sweeping" terhadap lebih dari 200 orang dan entitas "untuk semakin menurunkan ekonomi Rusia dan mengurangi kemampuannya untuk berperang melawan Ukraina."
Baca Juga: KPK Apresiasi Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Terkait Korupsi Pengadaan Helikopter
Pemerintahan Biden juga akan lebih membatasi ekspor ke Rusia dan menaikkan tarif pada beberapa produk Rusia yang diimpor ke AS.
Pernyataan Gedung Putih yang dirilis Jumat juga mengatakan, "negara-negara G7 akan terus menjaga aset kedaulatan Rusia tetap tidak bergerak sampai ada resolusi konflik yang mengatasi pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan dan integritas Ukraina."