unescoworldheritagesites.com

Jelang Peringatan HKD, BKKBN Yakini Data Kependudukan Inklusif Mampu Dukung Kehamilan Ibu yang Aman - News

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto (kiri), Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (tengah), serta UNFPA Indonesia Representative, Hassan MohtashamiMohtashami (kanan).

 
: Jelang peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meyakini data kependudukan inklusif mampu mendukung kehamilan obu yang aman. 
 
Peringatan HKD tahun ini adalah momen, untuk fokus pada kekuatan data yang inklusif, untuk membangun  masa depan yang tangguh dan adil bagi semua. 
 
Peringatan HKD 2024, juga panggilan untuk memastikan bahwa sistem-sistem data  menggambarkan keragaman manusia  secara menyeluruh. Sehingga, setiap orang diperhitungkan, bisa menikmati hak-haknya, dan mencapai potensi penuhnya.
 
 
Hal itu dikemukakan UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami,  pada press briefing jelang peringatan Hari Kependudukan Dunia 2024, di Jakarta, Kamis (11/7/2024). 
 
“Data itu lebih dari sekadar angka, tapi juga tentang kehidupan. Data membantu kita mengidentifikasi kekurangan dalam layanan dan mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk komunitas rentan," tuturnya. 
 
Analisis menunjukkan, lanjut dia, setiap dolar yang diinvestasikan untuk memperkuat sistem data menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 32 US dolar. 
 
 
Di bagian lain,  Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti ST MSi MEng Ph D mengatakan, , data juga penting untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDG's) 2030.
 
“Pada saat kami mengukur capaian SDG's, data haruslah terpilah untuk memastikan kebijakan dapat sesuai dengan targetnya. Sebagai contoh, kemiskinan di tiap  daerah berbeda, oleh intervensi yang berbeda juga,” jelas Amalia.
 
Untuk itu, dia menegaskan bahwa  BPS siap berkolaborasi, untuk terus mendukung pentingnya peran data. 
 
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto MSi MEng, mewakili Kepala BKKBN, dalam paparannya menegaskan pentingnya data kependudukan yang inklusif. 
 
"Untuk mendukung kehamilan ibu yang aman demi menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) saat ibu melahirkan," ujarnya
 
AKI dan AKB, lanjut dia, menjadi salah satu indikator yang membutuhkan data inklusif. Memang, saat ini AKI dan AKB di Indonesia sudah turun, tetapi penyebabnya berbeda-beda. 
 
 
"Menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Indonesia untuk menurunkan AKI dan AKB,” ucap Boni, sapaan akrab Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN itu. 
 
Integrasi data yang inklusif, imbuhnya, dapat mendukung kehamilan berdasarkan pilihan, bukan kebetulan. 
 
Selain itu, program kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) yang dimiliki BKKBN dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kehamilan berdasarkan pilihan. 
 
 
Kelahiran anak berdasarkan pilihan, menurut Boni, adalah program yang dikembangkan BKKBN sebagai satu cara.  
 
"Kepala BKKBN, dokter Hasto  selalu menekankan, kalau mau hamil jangan main-main, kalau main-main jangan hamil. Jadi, kalau mau _by choice_. Kalau memang ingin merencanakan kelahiran  adalah  dengan KB atau _family planning_,” ujar Boni.
 
Boni mengatakan, data inklusif yang menyeluruh dan tidak agregat  penting untuk menjadi dasar program pemerintah. Misalnya, perkawinan anak masih tinggi di beberapa daerah, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu. 
 
 
"Oleh karena itu, kita perlu data terpilah dan lebih rinci untuk memahami penyebabnya," tegas Boni.
 
BKKBN menekankan pentingnya keamanan data. "Kita terus memperbarui keamanan data. Data harus transparan dan mudah diakses, tapi juga melindungi kerahasiaan individu,” katanya.
 
Boni menyampaikan terkait bonus demografi yang saat ini sedang dialami Indonesia. Saat ini, kata dia, Indonesia sedang menikmati bonus demograf. 
 
Momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan bangsa. Sebenarnya  tahun 2020  adalah puncak bonus demografi di Tanah Air. "Maka dari itu kita harus optimalkan betul keadaan ini mulai dari SDM nya," kata Boni.
 
Boni melihat perekonomian Indonesia hingga usia produktif  harus terus dimaksimalkan. Sehingga, pasar kerja terbuka luas dengan ketersediaan SDM yang berkualitas. 
 
"Seseorang dengan usia 30 tahun di Tanah Air pendidikannya masih rendah. Sementara penghasilannya masih belum mencukupi untuk diri dan keluarganya. Ini dapat menjadi beban negara jika berlanjut terus menerus hingga tahun 2040,” tuturnya.***
 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat