unescoworldheritagesites.com

Pansus Angket Haji, Tokoh Muhammadiyah dan NU Menganggap Tidak Urgen - News

Diskusi Publik, bertajuk Haji: Antara Transformasi dan Politisasi

 
: Terkait dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji  oleh DPR RI, sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sepakat menilai  tidak urgen. 
 
Penilaian mengenai pembentukan Pansus Angket Haji tersebut mengemuka  pada Diskusi Publik, bertajuk Haji: Antara Transformasi dan Politisasi, di Jakarta, Selasa (6/8/2024). 
 
Pada diskusi  terkait pembentukan Pansus Angket Haji itu, Tokoh Muda Muhammadiyah Sunanto 
menyatakan, Pemerintah  telah mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan ibadah haji untuk masyarakat Indonesia, seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.
 
 
"Yang paling penting inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat mabit. Karena, memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya, jadi ini bukan murni salah pemerintah," terangnya. 

Cak Nanto, sapaan akrabnya, mengemukakan, masalah di Mina  juga terjadi bagi jamaah dari negara lainnya. Bahkan, Kerajaan Arab Saudi sendiri harus melunakkan fatwa. Sehingga, berkembang tempat di sekitar Mina yang selama ini dikenal orang sebagai "Mina Jadid".
 
Terkait masalah perbedaan fasilitas antara jamaah haji reguler, khusus, serta jamaah dari negara lain, dikatakannya, bukan dibeda-bedakan oleh pemerintah. Tapi, karena hal itu memang telah ditentukan  Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah.
 

Cak Narto mengatakan, kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, maka pembentukan Pansus Angket Haji hanya mencari-cari alasan. 
 
"Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi," ujarnya.

Di sisi lain, Cak Nanto juga menilai para petugas haji telah bekerja secara maksimal, dari perihal memandikan, mensucikan, serta berbagai urusan pribadi para jamaah yang juga dikerjakan oleh para petugas.

"Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? kecuali memang mau cari-cari masalah," katanya menegaskan.
 
Baca Juga: Wamenaker Beberkan Upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

Hal senada diutarakan Tokoh NU Lukman Edy, dia merespon positif adanya transformasi pelayanan haji yang kian membaik. Hal ini, dikemukakannya, dengan dibuktikan menurunnya angka jamaah haji yang meninggal. 
 
Dia mengatakan, bila  dibandingkan dengan jumlah jamaah haji yang juga bertambah setiap tahunnya.

Disebutkannya, seiring bertambahnya jumlah jamaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu makin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman. 
 
Baca Juga: ICATI Senantiasa Bantu Pelajar Indonesia Peroleh Bea Siswa, Baik dari PT maupun Instansi Pemerintah Taiwan

Dia menuturkan, pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini sarat akan muatan politisasi yang terkandung di dalamnya.

"Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi," ujarnya. ***
 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat