unescoworldheritagesites.com

Desa dan Kelurahan Paling Dekat dengan Masyarakat, Berperan Besar Turunkan Stunting Lewat 1.000 HPK - News

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti SE MT

: Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti SE MT mengingatkan kembali besarnya peran aktif desa/kelurahan dalam penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 
 
Hal ini, disampaikan pada sambutannya di acara Webinar Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 HPK Tahun 2024 Seri 4, dari Jakarta, Selasa (24/9/2024), yang disiarkan secara langsung di akun Youtube BKKBNOfficial.
 
“Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, perlu berbagai inovasi terutama di  tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan kelompok kegiatan BKB/posyandu yaitu desa/kelurahan," terangnya. 
 
 
Desa/kelurahan, lanjutnya, memiliki peran yang besar dalam penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pasalnya, stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi.
 
“Intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK, antara lain: 1) praktek pengasuhan yang kurang baik; 2) terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (ante natal Care), post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas; 3) kurangnya akses ke makanan bergizi; 4) kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi,” jelasnya. 
 
Data dari Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023, sebanyak 95,09 persen desa/kelurahan telah melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB). 
 
 
Analis Kebijakan Ahli madya Kementerian Desa PDTT Ir Eppy Lugiarti MP dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa Kementerian Desa PDTT selalu mendukung Percepatan Penurunan Stunting sebagai Program Prioritas Nasional dan membeberkan kriteria Desa Bebas Stunting pada 1000 HPK.
 
“Kriteria Desa Bebas Stunting pada 1000 HPK meliputi tiga: 1) Penurunan stunting yang signifikan; 2) Mempunyai dukungan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Desa/Kelurahan: 3) Memiliki inovasi untuk menjawab permasalahan terkait penurunan stunting di desa/kelurahan,” imbuhnya.
 
Bahkan, lanjutnua, Kementerian Desa PDTT telah melakukan bimbingan teknis terpadu terhadap para Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa hingga memberikan pengharagaan Desa Berkinerja Baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
 
 
Inovasi Desa
 
Desa Lewoeleng, NTT, berhasil menurunkan stunting dari 60 persen pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen di tahun 2024. Ini berdasarkan data dari Petugas Gizi Kecamatan Lebatukan dengan gebrakan program GENTING DEG-DEKAN ASIK (GEmpur stuNTING DEnGAN penDEKatan pembANgunan terintegrASI dan Kolaboratif).
 
Inovasi aksi cegah stunting GENTING DEG-DEKAN ASIK di bidang sanitasi ditandai adanya sumber air minum desa, setiap keluarga wajib memiliki media cuci tangan sebagai  syarat kalau mau mendapatkan bansos pemerintah. 
 
Ada juga aktivitas Jumat bersih masyarakat, di mana tong sampah plastik ditempatkan di semua lorong dan jalan di dalam desa. Termasuk keluarga memiliki jamban sehat. 
 
"Seratus persen  keluarga memiliki jamban sehat dan standar bersih,” ungkap Kepala Desa Lewoeleng Markus Corsini Raring.
 
 
Inovasi lainnya, bahkan melibatkan kesetaraan gender, seperti para ketua RT dan tim siaga bencana dijabat oleh perempuan. Sedangkan para ayah mengantar anak-anaknya ke posyandu dan terlibat dalam BKB Emas setiap tiga bulan sekali. 
 
Sementara itu, Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Sumatera Utara Ir Indra Syahputra memaparkan inovasi desanya. Dia mengatakan, beberapa inovasi yang pemerintah desa lakukan di antaranya menu-menu olahan makanan balita stunting yang unik dan menarik namun tetap bergizi seimbang untuk balita.
 
“Ada ‘Mancing Bakso’ yang dibuat berbahan daging ikan nila bantuan dari Aqua Farm. Ada ‘Bedagai Cup’ yang tahun 2023 juara 2  tingkat Provinsi Sumatra Utara. Kemudian ada ‘Satelit’ (sayur tepung lilit ikan telur), dan ‘Bento Natisa DP’ (nasi telur ikan sayur Desa Pekan)," ungkapnya. 
 
 
Keempat menu unggulan ini diolah dan dimasak oleh para kader stunting dan diberikan sesuai jadwal, setiap hari Rabu minggu pertama sampai minggu keempat setiap bulan kepada balita stunting. 
 
Juga ada beberapa menu makanan gebyar posyandu merdeka yang diperkenalkan kepada ibu-ibu balita. Agar mereka dapat memasak di rumah masing-masing. 
 
Adapun menu makanan  yang diolah ibu-ibu ataupun dimasak ibu-ibu di rumah adalah si bola ayam (nasi sup telur puyuh bola tahu ayam), soimin (nasi soto ayam kuah kuning), sutel ibu 9sup telur puyuh ikan labu kuning), si eneng (nasi ikan kuah kuninng), nasuta say (nasi sup tabas udang sayur), si mas ayu (nasi masak ayam kecap sayur), dan boba sibuk (bola-bola nasi rabuk ikan).
 
Inovasi lainnya juga dipaparkan Kepala Desa Hamayung, Kalimantan Selatan Yahya Rasyadi.
 
“Inovasi BKB Kasurga Badayung yang dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Desa Hamayung dengan mengoptimalkan kelompok kader BKB dalam mendampingi Keluarga Berisiko Stunting. Layanan yang diberikan berupa penyuluhan dan
konsultasi kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita,” paparnya.
 
Desa selanjutnya yang mempresentasikan inovasinya dalam menurunkan stunting adalah Desa Kalimantong, Nusa Tenggara barat.
 
“Cara penurunan stunting tentu ada inovasi-inovasi yang kami beri nama ‘Pos Giat Beli Tas’. Ini adalah singkatan dari Pos Gizi Masyarakat Bersama Lintas Sektor Tekan Angka Stunting yang bertujuan untuk mengoptimalkan anak tumbuh optimal berkualitas dan cerdas," jelas Sekretaris Desa Hasanuddin Karing ST. yang mewakili Kepala Desa Kalimantong Ayubar.
 
Di ‘Pos Giat Beli Taberdasarkan tersebut memiliki empat pilar, yaitu Pencegahan, Pendampingan, Penanganan dan Evaluasi. "Ini kami bersama dengan seluruh lintas sektor mulai dari dinas kesehatan, DP2KBP3A dan lain sebagainya,” jelas  Hasanuddin Karing.
 
Pencegahan dan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas dan baduta. 
 
"Tentu dalam pelaksanaannya memakai anggaran pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa untuk anggaran kesehatannya dari tahun ke tahun," tuturnya. .***
 
 
 
 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat