: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Peluncuran Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) dan Laporan Kependudukan Provinsi (LKP) tahun 2024 bertempat di kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Senin (07/10/2024).
Laporan ini merupakan LKI kedua dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian pembangunan kependudukan secara berkala setiap tahun.
LKI sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, yang responsif terhadap dinamika penduduk dan kependudukan di berbagai tingkatan wilayah.
Hal itu, disampaikan Plt Kepala BKKBN Dr Sundoyo SH MKM MHum melalui aplikasi _virtual meeting_ saat membuka acara Peluncuran Laporan Kependudukan Indonesia dan Laporan Kependudukan Provinsi tahun 2024.
Dia menyampaikan, tahun 2024 Perwakilan BKKBN Provinsi juga menyusun Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), yang merupakan upaya bersama untuk menyiapkan data dan informasi yang valid, terbarukan sebagai amunisi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika penduduk dan kependudukan di masing-masing provinsi.
Baca Juga: Bantuan Kemanusiaan, Indonesia Jadwalkan akan Kirim ke Sudan, Yaman, Palestina, serta Vietnam
Tidak hanya itu, lanjutnya, LKI juga menjadi salah satu upaya BKKBN untuk mengintegrasikan laporan pembangunan kependudukan, yang telah dilaksanakan oleh berbagai sektor dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
Selain menjadi sarana bersama untuk mengamati perubahan-perubahan di bidang kependudukan dengan berbagai isu strategis yang menyertainya.
Seperti penurunan fertilitas, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk.
"Karenanya, BKKBN dengan para mitra terkait telah menyusun laporan ini, secara sangat seksama. Untuk memberi gambaran konprehensif tentang situasi kependudukan di berbagai wilayah di Indonesia dan tantangan yang dihadapi ke depan," tutur Sundoyo.
Laporan kependudukan ini juga memuat berbagai indikator penting yang mencakup 5 pilar pembangunan kependudukan. Yaitu pilar kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, mobilitas, serta administrasi kependudukan.
Sundoyo menyampaikan, perlunya perencanaan kota yang baik, agar kualitas hidup penduduk di perkotaan tetap terjaga. Dan, perpindahan penduduk dari desa ke kota, diakuinya, membawa tantangan tersendiri.
Di sisi lain, dia menyebut jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus meningkat. Peningkatan ini menjadi perhatian karena memerlukan perubahan dalam kebijakan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta dukungan bagi lansia yang lebih komprehensif.
"Kita harus memastikan, penduduk lansia mendapat perawatan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan. Terutama terkait kesejahteraan dan juga kesehatan," tuturnya.
LKI juga menunjukan terdapat kesenjangan cukup signifikan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Di bagian barat capain pembangunan kependudukan lebih baik dibandingkan timur.
Kependudukan di wilayah timur masih cukup besar tantangannya, terkait dengan akses kesehatan, pendidikan maupun infrasuktur
Karena itu, pemerataan pembangunan harus terus diupayakan agar setiap daerah berkembang secara seimbang.
Sesungguhnya manfaat dari laporan kependudukan ini bagi masyarakar. Untuk menjadi landasan merumuskan kebijakan dan program kependudukan yang lebih terarah dan berbasis bukti.
"Kita tidak bisa lagi hanya berasumsi dalam membuat sebuah kebijakan. Setiap keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada data yang jelas dan terukur," jelasnya.
Sundoyo berpesan, LKI sangat penting untuk digunakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hingga, akademi dan praktisi dalam menyusun kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran.***