: Upaya mencapai target percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkuat nilai budaya bekerja tuntas, responsif, dan luhur.
Penurunan Stunting juga dilakukan lewat, upaya pencapaian hasil program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang optimal.
Terkait Penurunan Stunting, untuk mengoperasionalkan hal itu, BKKBN berkomitmen penuh. Untuk menginternalisasi budaya kerja Ber-AKHLAK yang diwujudkan melalui peta jalan (roadmap).
Hal itu, disampaikan Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, Sp OG (K) dalam rapat Penelaahan (Reviu) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022 di Kantor BKKBN, di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Rapat dihadiri Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Prof DR H Mohammad Mahfud MD SU MIP. Mahfud juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Hadir pula Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Kemenpan RB Prof Dr Erwan Agus Purwanto M Si dan Koorspri Menkopolhukam Brigjen TNI Arief Hartoto. Rapat diikuti pula seluruh jajaran pejabat tinggi dan madya, serta kepala-kepala perwakilan BKKBN seluruh Indonesia.
Rapat Reviu Program merupakan salah satu wahana evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting semester I tahun 2022 BKKBN. Melalui reiviu kegiatan ini dapat mengakselerasi pelaksanaan program dan anggaran, serta menetapkan langkah strategis dalam meningkatkan capaian kinerja BKKBN.
Dalam sambutannya, Hasto mengatakan, ada enam aspek penting yang sudah dilakukan BKKBN untuk mewujudkan hal itu. Di antaranya aspek sumber daya manusia, pengalihan jabatan administrator menjadi jabatan fungsional.
Hasto menyebutkan, adanya jabatan fungsional baru, yakni penata kependudukan dan keluarga berencana (Penata KB). Sehingga, dapat memperkuat peran dan fungsi BKKBN, dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk.
Aspek berikutnya disebutkan Hasto, struktur organisasi, baik di BKKBN pusat maupun di kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Agar dipertahankan untuk pencapaian target percepatan penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.
"Selama satu semester pertama Tahun Anggaran 2022 ini, kita masih banyak mengalami kendala. Sehingga, penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Terutama, dalam penyerapan dana alokasi khusus bidang keluarga berencana, yaitu DAK fisik dan non fisik (BOKB)," terang Hasto.
Selain itu, BKKBN juga telah mengalami dua kali penghematan anggaran atau refocusing. Sehingga, berpengaruh terhadap capaian sasaran kinerja yang sudah ditetapkan.
Sampai dengan bulan Juni tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran mencapai 36,91 persen. Sedangkan, capaian peserta KB baru sebesar 598.360 peserta atau 37,9 persen.
Seperti diketahui, prosentase pemakaian kontrasepsi modern tahun 2021 sebesar 57,01 persen dari target 62,16 persen. Sementara itu, peserta KB MKJP (2021) sebesar 22,41 persen, begitu juga angka unmeet need masih tinggi yaitu 18,20 persen (PK 21).
"Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita semua, agar pada akhir tahun anggaran 2022, serapan anggaran bisa lebih baik dan capaian sasaran kinerja program juga dapat tercapai secara maksimal," jelas Hasto.**"