LAMPUNG: Program KB harus menjadi pelopor program gizi, karena memiliki banyak kelompok di desa seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu dulu bernama Pos KB Desa yang dipadukan dengan Pos Kesehatan.
Penjelasan tersebut disampaikan Ketua Tim Pakar Kemendes PDTT Prof Dr Haryono Suyono, saat memberikan pengarahan pada pertemuan Penguatan Kemitraan Program KKBPK dengan Stakeholder dan Gerakan Nasional 1000 Caregiver Keluarga Lansia di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (28/8/2018).
Dikatakannya, BKKBN sebaiknya mengkordinasi berbagai kegiatan di desa, termasuk mengkoordinir bupati dan wali kota dalam pembangunan keluarga. Seperti juga diarahkan Presiden, yakni pembangunan dari Desa. Program pembangunan yang berkeadilan yaitu program yang pro rakyat. Yang pembangunannya disesuaikan dengan program SDGs.
Haryono menyatakan, Lampung dalam usia harapan hidup sudah cukup baik dan ini perlu dipertahankan. Caranya, kata dia, anak muda atau bayi tidak boleh meninggal. Untuk itu, lanjutnya, perlu difokuskan dalam upaya pencegahan agar bayi tidak meninggal dunia. "Semua anak harus didorong untuk sekolah setinggi tingginya, jadi ukuran pendidikan adalah lamanya anak bersekolah." ujarnya.
Pada kesempatan itu, mantan Kepala BKKBN tersebut berharap BKKBN bisa kembali jaya dan bisa langsung melapor berbagai kegiatan kepada Presiden. Pada masa lalu, ungkapnya, BKKBN bekerja sangat keras dan pernah menjadi pelopor pengentasan kemiskinan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia.
Lampung, katanya, termasuk provinsi yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang cukup tinggi, serta terdapat anak balita kurang gizi atau stunting.
Hadir dalam acara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Ibu Uliantina M SE MSi, para pejabat BKKBN Provinsi Lampung, para BKL, para petugas lapangan KKBPK, serta para mitra BKKBN dari para Kepala OPD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.