: Provinsi NTB terpilih menjadi lokasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Optimalisasi Angkatan Kerja Guna Pemanfaatan Bonus Demografi Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya” yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Ruangan Presisi POLDA NTB, Rabu (20/3/2024).
FGD ini merupakan kajian jangka panjang guna mencermati perkembangan lingkungan strategis untuk menyusun naskah kajian dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia.
Oleh karena itu, FGD ini didukung oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, diantaranya : Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH, Kadis Koperasi dan UMKM Kota Mataram H. M. Ramadhani, S.T., M.SI., Ketua Umum BPD HIPMI NTB I Putu Dedy Saputra, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Dr. Ihsan ro'is, S.E., M.Si.,
Kemudian, Peneliti Nusatenggara Centre Prof. Dr. H. Kadri, M.Si., Ketua Pimpinan Muhammadiyah NTB TGH. Palahuddin, M.Ag. dengan fasilitator dari Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhanas RI Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A, serta penanggap dari Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI, Irjen Pol Joko Rudi.
Menghadapi bonus demografi, Pj. Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H menyampaikan sebagai daerah dengan potensi sumber daya manusia yang besar, Provinsi NTB memiliki posisi strategis dalam memanfaatkan bonus demografi yang ada guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di NTB.
Baca Juga: Disnakertrans NTB Apresiasi PT STM Dompu Terapkan Golden Rules Standar K3 6 juta Free LTI
Potensi tersebut, terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di NTB.
Baca Juga: Bulan K3, Disnakertrans NTB Gelar Lomba Badminton
"Namun, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan di daerah ini, termasuk dalam menangani isu pekerja migran, mengingat daerah kami merupakan salah satu penghasil PMI (Pekerja Migran Indonesia) terbesar di Indonesia," ungkap Aryadi.
Baca Juga: Zul Rohmi Diyakini Melenggang Mulus di NTB, Mi6 Dorong Calon Alternatif
Oleh karena itu, Pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan bagi warga NTB yang bekerja di luar negeri, dengan merancang program zero unprosedural untuk PMI.
"Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk dapat menciptakan solusi holistik dan inklusif. Semoga melalui forum diskusi ini, ide-ide dan pengalaman yang dibagikan dapat menjadi dasar untuk implementasi kebijakan yang efektif di masa depan," ucap Aryadi.
Sementara itu, Plt. Gubernur Lemhannas RI yang diwakili oleh Deputi Pengkajian Strategik Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MP., menyampaikan bahwa bonus demografi bukan sekedar suatu masa yang akan datang, tetapi momentum krusial di mana negara bertanggung jawab untuk mengotipmalkan angkatan kerja melalui pendidikan yang berkualitas, pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, dan penguatan sektor industri, termasuk promosi kewirausahaan, dapat menjadi solusi alternatif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi.
"Optimalisasi angkatan kerja mempunyai peran penting untuk memperkuat rasa kebersamaan serta solidaritas di antara anggota masyarakat yang merupakan aspek penting dari ketahanan sosial budaya. Dengan demikian angkatan kerja yang kuat berperan untuk menjaga negara," tutur Reni.