: Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan waktu ada demo ojek online (Ojol) lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya tidak macet. Kemacetan hanya terjadi di titik-titik demo, seperti di kawasan Patung Kuda dan Kantor Aplikasi Ojol.
"Kalau biasanya perjalanan ke kantor pagi antara 1,5 sd 2 jam, mendadak lancar hanya 1 jam ! Hal ini mengindikasikan bahwa peran ojol terhadap kemacetan cukup signifikan. Tidak ada penumpukan penumpang karena sebenarnya angkutan umum memadai, di samping masih ada ojol yang tidak konsisten melayani secara diam-diam," kata Djoko, Sabtu (31/8/2024), menanggapi demo Ojol.
Sebelumnya diberitakan, ribuan driver ojol dan kurir online se-Jabodetabek berunjuk rasa, Kamis (29/8/2024), menuntut pemerintah dan perusahaan transportasi online untuk melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang (UU).
Baca Juga: Tertib Lalin Rendah, Denda Tilang Capai Rp 1 T per bulan, ITW Pertanyakan Pengelolaan Dana Tilang
Selain itu, mereka juga menuntut perusahaan aplikasi untuk menurunkan biaya potongan aplikasi. Dalam pernyataan resmi, Koalisi Ojol Nasional (KON) siap menggelar aksi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Mereka menuntut revisi atau penambahan pasal dari peraturan kominfo no 01/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial, sebagai berikut:
Pemerintah Harus Kendalikan
Supply ojol, Djoko menambahkan, harus dikendalikan supaya sarana dan prasarana angkutan umum yang disediakan pemerintah tidak mubazir.
"Ojol telah memanfaatkan kebiasaan malas berjalan dengan promo-promo yang akhirnya mengisi ruang lalu lintas yang disediakan oleh pengguna jasa yg menggunakan angkutan umum," kata Akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata ini.
Terkait keberadaan Ojol sebagai angkutan umum, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak roda dua dijadikan angkutan umum. Pemerintah pusat bisa meniru Kabupaten Asmat dalam hal mengelola ojek.
"Satu satunya ojek berplat kuning ada di Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan. Online hanya sistem, sehingga pemerintah pusat dapat membuat aplikasi sendiri dan disebarkan ke daerah yg membutuhkan. Jadi tidak tergantung lagi pada aplikator yang ada sekarang," ujar Djoko Setijowarno.***