: Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat edukasi kesiapsiagaan dampak gempa bumi dan kebakaran.
"Pertemuan ini untuk mitigasi risiko dan pemahaman soal bencana pada gedung bertingkat," kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Jakarta Pusat, Ishran Prasetyawan di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin kemarin
Pemberian arahan ini juga agar dapat memanajemen keselamatan akibat gempa bumi dan kebakaran.
Baca Juga: Dibentuk Satgas Terpadu untuk Tingkatkan Kesiagaan Penanganan Gempa di Jakarta
Menurut Ishran, rapat koordinasi edukasi dampak gempa bumi dan kebakaran perlu dilakukan mengingat Jakarta Pusat menjadi kawasan yang ada di tengah kota dan menjadi wilayah yang banyak terdapat gedung tinggi.
Selain edukasi gempa bumi dan kebakaran, pertemuan juga mengajarkan tentang manajemen kebakaran pada gedung dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
"Karena itu dibutuhkan sebuah mitigasi dan pemahaman resiko bencana pada gedung bertingkat. Sehingga bila terjadi bencana bisa meminimalisir kerugian dan korban," ujar Ishran.
Baca Juga: Gambaran Skenario Gempa Megathrust M 8.7 di Selat Sunda
Ishran menjelaskan, kegiatan mitigasi ini termasuk bagaimana melakukan persiapan dan pelatihan saat menghadapi bencana. Apalagi, kondisi gedung Kantor Wali Kota setinggi tujuh lantai dan berusia lebih dari 30 tahun berdiri.
Secara operasional, di setiap gedung penyelamatan bencana sudah disiapkan baik jalur evakuasi, sistem penanda bahaya kebakaran (fire alarm) dan kesiapan air (hidran).
"Kita sama-sama harus memahami alur mekanisme standar operasional prosedur (SOP-nya) yang di gedung blok A ada tujuh lantai hingga ke titik poin aman bisa dilaksanakan sesuai mekanismenya," kata Ishran.
Baca Juga: BMKG: Tidak Ada Zona Megathrust Di Selat Makassar