: Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pengelolaan keuangan di Kota Bekasi, yang berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Menurut Heri, permasalahan keuangan ini seharusnya bisa dihindari jika Kota Bekasi belajar dari pemimpin sebelumnya.
“Padahal sudah diberikan pelajaran dari pemimpin sebelumnya, jangan bermain aspek keuangan, tetapi tetap saja ada temuan-temuan dari BPK,” ujar Heri saat memberikan pertanyaan kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut 3, Tri Adhianto dan Abdul Haris Bobihoe, dalam debat publik yang berlangsung di Studio Kompas TV, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.
Menanggapi pernyataan Heri, Tri Adhianto menyampaikan bahwa predikat WDP yang diterima Kota Bekasi terkait dengan kinerja secara keseluruhan, bukan hanya aspek keuangan. Ia menjelaskan bahwa temuan BPK merupakan hasil dari proses audit yang melibatkan berbagai aspek pemerintahan.
Baca Juga: Paslon Tri Adhianto-Haris Bobihoe Ajak Warga Bersatu Membangun Kota Bekasi
“Ketika ada temuan, itu bagian dari proses audit yang setelahnya dikembalikan ke negara. Secara prinsip, persoalan itu sudah selesai,” jelas Tri.
Tri menekankan pentingnya memahami struktur penggunaan anggaran dalam pemerintahan. Dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran, tanggung jawab berada pada pihak yang berwenang, termasuk pengadaan barang dan jasa (Barjas), yang memiliki struktur serta fungsi tanggung jawab di setiap levelnya.
Tri juga mengapresiasi kerja Inspektorat yang sudah melakukan audit kinerja dan audit sistem dalam pemerintahan berbasis elektronik, meskipun masih ditemukan beberapa masalah yang merupakan warisan persoalan dari masa lalu.
“Perlu pemahaman mendalam terkait WDP ini, karena dalam prosesnya juga ada persoalan masalah yang telah lama,” pungkas Tri. ***