: Polemik seputar tidak terserapnya dana hibah senilai Rp5 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk pembangunan lapangan futsal di Kota Bekasi kembali mencuat. Calon Wali Kota Bekasi, Heri Koswara, mengkritik Tri Adhianto—yang kala itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi—atas gagalnya proyek tersebut.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh KONI Kota Bekasi. M Tadlim, S.Ip, selaku Sekretaris Muaythai Kota Bekasi, menegaskan bahwa penundaan pembangunan lapangan futsal ini tidak ada kaitannya dengan Tri Adhianto. Menurut Tadlim, penundaan proyek disebabkan oleh kendala teknis yang menghambat pelaksanaan, bukan keputusan personal dari pihak Tri.
"Sejak awal ada masalah dengan lokasi pembangunan yang diajukan. Pengajuan tersebut dinilai tidak sesuai dengan perencanaan awal, dan belum ada penyesuaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujar Tadlim, Selasa (5/11/2024).
Baca Juga: STY Foundation untuk Masa Depan Sepakbola Indonesia, Pastikan Beri Beasiswa Atlet Berprestasi
Selain itu, Tadlim menyebut kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai salah satu faktor utama yang menghambat realisasi pembangunan lapangan futsal. Ia menyatakan bahwa Ketua Asosiasi Futsal Kota (AFK) Bekasi ini seharusnya memberi contoh dengan membangun komunikasi yang baik untuk memastikan kelancaran proyek ini.
"Sebagai wakil rakyat, seharusnya Heri Koswara menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan berkoordinasi agar proyek berjalan lancar tanpa mengorbankan cabang olahraga lainnya," tegasnya.
Menurut Tadlim, apabila proyek lapangan futsal tetap dipaksakan di lokasi yang diusulkan, tiga cabang olahraga berprestasi yang telah menyumbangkan medali emas bagi Kota Bekasi berisiko tergusur. Salah satu cabang olahraga tersebut adalah Muaythai yang telah memberikan kontribusi besar.
Baca Juga: WONDR by BNI Indonesia Masters II Super 100-2024: Rahmat/Yeremia Juara, Tuan Rumah Koleksi 4 Gelar
Selain lokasi yang dinilai kurang tepat, waktu pekerjaan yang sempit dan ketidaksesuaian dalam mekanisme pengajuan juga menjadi hambatan besar bagi proyek ini. Tadlim kembali menegaskan bahwa Tri Adhianto tidak terlibat dalam keputusan ini karena posisinya sudah bukan kepala daerah saat penundaan berlangsung.
Ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa isu ini bukan tentang politik, melainkan masalah teknis dan kurangnya koordinasi yang baik.
"Pembangunan fasilitas olahraga memang penting, namun diperlukan sinergi agar semua cabang olahraga mendapat perhatian yang adil, jangan sampai semuanya dipolitisasi,” tutup Tadlim. ***