SUARAKARYA.ID: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus berupaya meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) untuk mencapai transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS.
Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Baznas RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof Ir HM Nadratuzzaman Hosen MS, MEc, PhD, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Sulawesi Selatan, Selasa malam (5/11/2024).
Dalam sambutannya, Prof Nadra menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola ZIS. Menurutnya, aplikasi SIMBA dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan ZIS, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga penyaluran.
"Dengan SIMBA, kita dapat memantau secara real-time pengelolaan ZIS dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak secara tepat dan transparan," ujar Prof Nadra.
Menurutnya, SIMBA berfungsi juga untuk menguatkan pembuatan RKAT via SIMBA, sebagai bahan Monev (Monitoring dan Evaluasi), dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel terutama pada aspek penyaluran dan pendayagunaan.
“Aplikasi SIMBA selayaknya dapat memenuhi seluruh fungsi manajemen dari RKAT, Pengumpulan, Keuangan, Penyaluran, Monev dan Laporan. Dalam hal ini juga Baznas terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan modernisasu SIMBA guna meningkatkan tata kelola zakat yg lebih baik,” kata Prof. Nadra.
Baca Juga: Baznas RI dan BSI Luncurkan Green Zakat Framework sebagai Gerakan Berkelanjutan
Ketua Baznas Provinsi Sulsel DR Dr H Muh Khidri Alwi menyampaikan bahwa Rakorda ini menindaklanjuti dari 18 resolusi Rakernas di Jakarta belum lama ini.
"Kami ingin meneruskan 18 resolusi dari Rakernas Baznas 2024 di Jakarta belum lama ini, agar 24 Baznas Kabupaten/ Kota memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)," ujar Khidri Alwi.
SIMBA diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ZIS, seperti kurangnya transparansi, inefisiensi, dan kesulitan dalam mengakses data.
Baca Juga: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat, BAZNAS Jabar Luncurkan Balai Ternak Domba di Kuningan