: Ketua Gerakan Mahasiswa Bekasi (Germaksi) Genta Raihan menyebut, calon Wali Kota Bekasi Heri Koswara tidak jujur, seolah olah dirinya bersih menyuarakan anti korupsi dihadapan massa pendukungnya saat kampanye Pilkada 2024. Padahal, mantan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran perjalanan dinas tahun 2013 silam.
Heri Koswara merupakan salah satu di antara 10 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2009-2014 yang telah diperiksa Kejari Kota Bekasi.
"Itu artinya Heri Koswara tidak jujur kepada warga Kota Bekasi. Dia berupaya menyembunyikan aibnya bahwa dia pernah diperiksa Kejaksaan terkait anggaran perjalanan dinas fiktif saat menjabat anggota DPRD Kota Bekasi," kata Genta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga: Dugaan Politik Uang Paslon Heri Koswara-Sholihin ke koordinator RT RW di Bekasi
Mirisnya, lanjut Genta, dalam setiap kampanye maupun pertemuan, Herkos selalu mengklaim bahwa dirinya paling bersih dari korupsi.
"Terkuaknya jejak digital ini seakan menampar kesombongan, sikap angkuh Heri Koswara yang terkesan sudah membohongi dirinya sendiri, namun tetap ketahuan oleh warga Kota Bekasi," tutur Genta.
Sebelumnya, calon Wali Kota Bekasi Heri Koswara mengklaim bahwa dirinya tak pernah terkena kasus korupsi saat menjadi anggota legislatif selama 20 tahun.
Baca Juga: Ketum RPB Pertanyakan Komitmen Heri Koswara Soal Isu Korupsi yang Menimpa Anak Buahnya
Bahkan Herkos meminta untuk mencari datanya di mesin pencari Google untuk membuktikan bahwa dirinya pun tak pernah tersandung kasus tersebut.
"Silakan diketik, Heri Koswara korupsi. Alhamdulillah, selama 20 tahun menjabat anggota dewan, saya belum sama sekali berurusan dan tidak akan berurusan dengan lembaga hukum," kata Herkos saat Deklarasi Relawan Sedulur Heri-Sholihin di Perumahan SBS, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Sabtu (5/10/2024) lalu.
Seperti diketahui, pada tahun 2013, Kejari Kota Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019.
Ade Hermawan yang saat itu menjabat Kasi Intel Kejari Kota Bekasi mengatakan, sepuluh anggota dewan tersebut diperiksa lantaran Kejaksaan menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas.
“Kami menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman. Kita lihat perkembangan kasus ini,” kata Ade Hermawan saat itu. ***