: Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin marak dan beragam. Untuk penguatan tim pencegahan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi TPPO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/7/2023).
Sekretaris Daerah Provinsi NTB diwakili Asisten I Setda NTB H Fathurrahman mengungkapkan, isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergi semua pihak. Terutama semua lini yang memiliki yang punya daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB.
"Penanganan TPPO di NTB mebutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak," ucap H Fathurrahman.
Baca Juga: Dua Korban TPPO Penyiksaan Asal NTB di Libya Lapor Polisi
Sementara itu, Veronica En'da Wulandari selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK dalam paparannya menyebutkan, modus TPPO semakin beragam. Di antaranya, perekrutan TPPO secara online, TPPO berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak dan masih banyak lagi.
Veronika melanjutkan, di NTB sendiri modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI unprosedural.
Baca Juga: Polda NTB dan Institusi Terkait Siap Berantas TPPO
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan diharapkan bisa lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO.
"Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegak praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang," harapnya. ***