: Ratusan massa ormas yang tergabung dalam Laskar Merah Putih (LMP) dan Brigez menggelar aksi unjuk rasa menuntut Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mundur dari jabatannya, di depan kantor DPRD, Kompleks Pemkab Bekasi pada Selasa (10/1/2023).
Pantauan Suarakarkarya.id, sejumlah spanduk aksi bertuliskan "Pj Bupati Dr. H. Dani Ramdan, Pj Bupati Kalo Cape Mah Ude Gee Berhenti, Pj Bupati Ngak Becus Mimpin Kab. Bekasi Mundur, Kami Sudah Kenyang Janji-janji Bohong Saatnya Bupati Untuk Mundur, Dari Pada Ngak Becus Ngurus Kab. Bekasi Lebih Baik Main Lato-Lato".
Dalam orasinya, mereka menilai Pemkab Bekasi hari ini bisa dibilang gagal dalam kinerjanya memimpin dan menjadikan Kabupaten Bekasi lebih BERANI seperti yang selalu di gembar-gemborkan dalam semua kegiatan yang ceremonial.
Baca Juga: Diketahui Suatu Tabung dengan Diameter 24 cm dan Tinggi 15 cm. Luas Selimut Tabung Tersebut Adalah?
"Bisa dilihat dari polemik yang multisektoral dalam tatanan masyarakat, seperti penanganan pengangguran yang tak kunjung selesai, padahal Kabupaten Bekasi selalu gegap gempita menyebut daerahnya sebagai kawasan industri terbesar se-AsiaTenggara juga dalam pengentasan kemiskinan, tampaknya Pemkab Bekasi seoala ttutup mata," terang Ketua DPW Brigez, Ozoz dalam orasi tersebut.
"Dalam koridor pembangunan pun masih terasa minim bagaimana realitas infrastruktur yang ada," katanya.
Ketua LMP Kabupaten Bekasi, Eko Tryanto menyampaikan, Pemkab Bekasi kurang maksimal dalam pekerjaan dan pengoptimalan penyerapan anggaran dan belanja daerah (APBD) yang hanya mencapai 67,15%.
"Ini menunjukkan tidak efektifnya birokrat Kabupatwn Bekasi dalam bekerja,"kata dia.
Ia juga menyinggung terkait adanya desas-desus rotasi-mutasi jabatan dalam tataran birokrat.
"Laskar Merah Putih bersama Brigez DPW Kabupaten Bekasi mendesak agar adanya pertimbangan panitia seleksi (pansel) supaya lebih selektif dalam melakukan penilaian calon penjabat dinas dan harus melakukan keterbukaan atas mekanisme dan penilaian dalam seleksi tersebut," tegas dia.
Baca Juga: Praktisi Hukum: Belum Ada Efek Jera ASN Terkait Kasus Korupsi di Bekasi
Oleh karena itu, Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi dan Brigez DPW Kabupatwn Bekasi mendesak DPRD agar memanggil panitia seleksi (pansel) untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam seleksi calon penjabat dinas.