: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo menegaskan bahwa semua proses penggunaan anggaran untuk
pembangunan fasilitas guna mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut telah diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang.
Menpora Dito mengungkapkan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola yang melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk mengawasi penggunaan anggaran event olahraga terbesar nasional ini di dua Provinsi tersebut.
"Saya hanya ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa semua proses ini telah diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang. Jadi, tuduhan adanya penyelewengan atau korupsi itu tidak berdasar,” ujar Menpora Dito kepada wartawan di Media Center PON XXI Wilayah Sumut di Hotel Santika,
Medan, Sumut, Jumat (13/9/2024).
Dalam konpres ini, Menpora Dito didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut sekaligus Ketua Harian PON XXI Baharuddin Siregar, dan Staf Ahli Gubernur Sumut sekaligus Sekretaris Umum PON XXI Effendi Pohan.
Selain itu dari jajaran Kemenpora, mendampingi menteri termuda Kabinet Indonesia Merdeka antara lain Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono, dan Tenaga Ahli Bidang Pencegahan Korupsi di Kemenpora, Ambarita Damanik.
Instruksikan Audit, Bukan Tekanan
Gerah atas berita viral sengkarut pelaksanaan PON tersebut, Dito gercep alias gerak cepat mengajukan permintaan audit penggunaan dana PON XXI.
Namun, Dito mengklarifikasi bahwa hal ini dilakukan sebagai langkah preventif saja. Dan bukan juga untuk menciptakan tekanan atau kekhawatiran bagi penyelenggara dan atlet.
Menpora Dito berpandangan bahwa dengan pemberitaan soal audit tersebut justru memberikan dampak positif bagi penyelenggara.
Dengan demikian, semua unsur yang terlibat, baik pemerintah pusat dan daerah, bisa menjadi lebih sigap dan waspada.
“Pernyataan saya merupakan respons terhadap tuduhan yang muncul begitu cepat setelah PON baru saja dimulai. Beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi hanya berdasarkan contoh atau sampel terbatas,” kilah Menpora Dito.
Dia menyakinkan masyarakat bahwa permintaan audit bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sejak awal pelaksanaan PON XXI.
"Langkah ini kami ambil karena ada tuduhan korupsi yang muncul di media sosial (medsos), bukan sebagai upaya untuk mengguncang penyelenggara atau menimbulkan suasana mencekam," ucap politisi muda Golkar ini.
Baca Juga: Lirik Lagu Bagimu Negeri - Lagu Nasional , Padamu Negeri Kami Berjanji, Padamu Negeri Kami Berbakti
Dia menandaskan audit dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana publik, mengingat PON XXI merupakan acara berskala nasional.
"Karena kita tahu, ini adalah acara besar dengan anggaran yang besar, sehingga pertanggungjawabannya juga harus besar dan dengan dedikasi tinggi,” katanya.
Baca Juga: PON 2024: Ketua Dewan Pembina KONI DKI Prasetyo Edi Marsudi Beri Motivasi Atlet Langsung ke Veneu
Menpora Dito berharap audit ini bisa memberikan ketenangan bagi semua pihak setelah agenda PON XXI usai.
Dia menjamin proses audit juga berjalan secara transparan dan akuntabel.
"Sehingga, pengabdian mereka tidak tercoreng oleh opini yang tidak baik,” terang Menpora Dito. ***