.jpg)
JAKARTA: Direktur Indonesia Sport Corruption Watch (ISCW) Rudy Darmawanto SH mengkritisi rangkap jabatan dan dugaan praktik korupsi oknum pejabat di Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora).
Duga korupsi, dikhawatirkan bisa berdampak buruk terhadap prestasi olahraga nasional di massa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Rudy Darmawanto pada Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Rangka Penetapan Naskah Kebijakan Standar Pelayanan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Kemenpora Tahun 2020.
Forum tersebut dilaksanakan secara virtual. Rudy Darmawanto sebagai pihak yang mewakili organisasi masyarakat sipil juga mengungkap sejumlah persoalan carut marut pelayanan publik yang ada di Kemenpora.
“Jujur saya miris, kita semua prihatin, sampai hari ini kita tidak punya blueprint terhadap, keolahragaan nasional yang baik, apalagi menyangkut soal standarisasi,” kata Rudy Darmawanto, Jumat (26/6/2020).
Oleh karena itu, Rudy menyambut baik digelarnya FKP semacam ini yang melibatkan semua stakeholder, melibatkan semua pemangku kebijakan olahraga untuk bersama sama meramu blueprint untuk standarisasi keolahragaan nasional.
“Kenapa ini penting? Karena disitu nyawa dari semua kegiatan yang ada di pemangku olahraga nasional, khususnya Kemenpora.” ucapnya.
Sebelumnya Rudy memaparkan dasar hukum standarisasi pelayanan publik adalah UU Nomor 25 Tahun 2009. Keberadaan dirinya selaku perwakilan dari masyarakat diatur dalam Pasal 18 tentang Partisipasi Masyarakat terhadap sejumlah hal, berkenaan dengan pola olahraga yang menyangkut pelayanan publik.
“Didalam Pasal 18 itu juga diberikan ruang kepada semua kepentingan masyarakat untuk nemastikan tentang rasionable soal anggaran, kepastian hukum terhadap keuangan penyelenggara negara,” papar Rudy.
Menurut dia, dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 itu juga dijelaskan, pada Pasal 8 khususnya, berlaku soal kenapa publik itu menjadi sangat penting? Karena publik itu juga ikut serta di dalam partisipasi teman teman yang ada di Kemenpora. khususnya anggaran.
Anggaran yang diperoleh melalui pajak, melalui iuran resmi yang dibangun oleh pemerintah, atau melalui pendapatan daerah dan atau pendapatan negara. Atas dasar itu, masyarakat punya kewenangah yang penuh terhadap jalannya kepentingan keuangan negara di dalam melaksanakan kebijakan olahraga nasional.
Rudy memahami betul carut marut pelayanan di Kemenpora terutama terkait dengan pengajuan proposal. “Anggaplah deputi empat itu, orang bawa proposal, atau atlet atau Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) bawa proposal, menyampaikan sesuatu atau memohon sesuatu.
Dia naik tangga bolak balik. Ada yang cerita sama saya, sudah dua bulan mondar mandir, nggak kelar-kelar.” katanya.
“Apa kita tidak mencontoh pelayanan publik di bank? Sehingga orang yang datang atau mau ketemu orang di Menpora dilayani dengan baik. Orang datang nyaman, karena dilayani dengan sebaik baiknya.” kata Rudy.
"Ini kan tidak, Ini mondar mandir ke lantai tiga, naik tangga bolak balik, mondar mandir lagi belum tentu dapat, sedih, ya itulah keadaan kita hari ini. Jadi memang harus diperbaiki,” ucapnya.