unescoworldheritagesites.com

Lagi Lagi Cerita Lama Terulang Kembali - News

Yus Dharman

Oleh: Yus Dharman

Kontroversi ttg putusan MA No 23 P/HUM/2024. Ibarat luka lama yg belum kering tergores lagi.

Sebelum nya pada tanggal 16 oktober 2023, sekitar 4 bln sebelum Pemilu, MK memutus ttg batas usia cawapres dengan putusan No 90/PUU-XXI/2023, karena putusan tersebut, kita sama-sama tau, siapa yang di untungkan dari putusan MK tersebut.

Masih hangat dalam ingatan kita putusan MK No 90, yang kontroversi tersebut, Minggu lalu muncul lagi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang membatalkan PKPU No. 9 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Mengenai batas usia minimum adalah 30 tahun pada saat pelantikan bukan pendaftaran.Sebagai masyarakat kita pun sudah paham untuk siapa putusan itu dipersembahkan.

Baca Juga: Jangan Bunuh Kebenaran

Dalam Podcast youtube chanel nya Mantan Menko Polhukam Prof Machfud MD, mengatakan MA tidak boleh melakukan Yudisial Review, karena itu domain nya Mahkamah Konstitusi.

Tetapi Prof Gayus Lumbun mantan Hakim Agung menilai Putusan MA No 23 P/HUM/2024, merupakan putusan yg progresiv.

Pro dan kontra dari dua orang Prof Hukum menimbulkan kebingungan di masyarakat, termasuk penulis, sehingga Logis apabila masyarakat mengkait-kaitkan putusan tersebut adalah modus untuk memuluskan sang Pangeran no 2, agar dapat ikut kontestasi Pilkada yg akan diadakan serentak pada bulan oktober tahun ini.

Baca Juga: Usai Putusan MK, Gibran Tunggu Arahan Prabowo

Saya jadi teringat anekdot, kalau PSSI ingin menang melawan sekaliber Real Madrid sekalipun, ikut sertakan sang pangeran jadi pemain, pasti banyak mencetak Gol, sebab gawang disesuaikan dengan jatuh nya bola yg ditendangnya.

Masih di podcast yang sama Prof Machfud menambahkan, jika ingin merubah Undang-undang, dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Legislatif review, DPR yg melakukan
2. Judicial Review (MK)
3. Atau Presiden dapat mengeluarkan Perpu jika keadaan darurat.

Diluar ketiga mekanisme tsb diatas, MA tidak boleh melakukan Judicial Review atau membatalkan isi undang-undang, karena itu menyalahi Konstitusi.

Akibat nya putusan tersebut, Cacat etik, cacat moral dan cacat hukum kata Prof Machfud,
Sehingga Secara hukum harusnya KPU berani menolak putusan tersebut dengan berpegang teguh pada pasal 17 UU 48 thn 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat