unescoworldheritagesites.com

Kini, Saatnya Jatah Penerimaan Catam Hingga Akpol dan Akmil di Indonesia Sama Perlakuannya Seperti Papua - News

Kini, Saatnya Jatah Penerimaan Catam Hingga Akpol dan Akmil di Indonesia Sama Perlakuannya Seperti  Papua (Redaksi suarakarya.id)



Oleh Yacob Nauly

: Belakangan ini emosi generasi muda di daerah-daerah di seluruh Indonesia sudah klimaks akibat tekanan hidup yang luar biasa.

Bahkan emosi warga  meledak-ledak soal penerimaan mulai Catam hingga Akpol dan Akmil yang tak sama dengan di Papua.

Masyarakat banyak yang menilai penerimaan Catam hingga Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil) tidak memprioritaskan putra daerah setempat. Padahal UU Otonomi Daerah sudah ada sejak lama.

Terkesan daerah mereka dijadikan ibarat ajimumpung, untuk meloloskan anak atau keluarga pejabat dan orang berduit jadi anggota TNI Polri.

Baca Juga: Pengusiran dan Pengancaman Wartawan di Sorong Sangat Disayangkan Ketua PWI Papua Barat Daya

Sebagai bahan perbandingan Penerimaan Catam hingga Akpol dan Akmil di tanah Papua mengutamakan Putra asli setempat. Itu harga mati.

Mindset utamakan putra daerah itu ke depan harus diterapkan sama di seluruh Indonesia.

Maksudnya agar  wujud Sila Ke-5 dirasakan segenap bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Beberapa hari ini Publik Indonesia diramaikan dengan berita penolakan hasil seleksi Panitia Penerimaan calon Taruna Akpol di NTT.

Pemuda di NTT  marah besar karena yang lulus seleksi Akpol dari daerah mereka hanya 1 putra asli.  Sedangkan 10 lainnya  putra dari luar daerah ini.

Hipotesa penulis ini benar adanya. Terbukti, Panitia Seleksi Mabes Polri didesak menjelaskan  terbuka kepada publik.

Baca Juga: Majelis Wali Amanat UNS Tetapkan Tiga Calon Rektor Lewat Pemungutan Suara

Soal apakah benar dari 11 taruna Akpol yang dinyatakan lolos dari Polda NTT benar-benar memiliki KTP NTT.

Ataukah, NTT hanya dipakai pinjam sebagai tempat untuk sekadar memenuhi kuota setiap provinsi di Indonesia.

Penjelasan Panitia Seleksi Mabes Polri itu penting adanya untuk mencegah narasi yang kontraproduktif dan bias etnik tertentu.

“Jika perlu, diaudit prosesnya dan jika ini yang terjadi, sebaiknya 11 orang yang dinyatakan lulus ini segera dianulir,” tegas Anggota Komisi III DPR RI asal NTT dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman.

Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi kita saat ini makin menunjukkan jati dirinya sebagai warga negara yang  bertanggungjawab.

Sebagai putra NTT kini  Benny K. Harman mempersoalkan penerimaan calon Akpol di NTT.

Hal itu menyusul aksi protes publik di berbagai media tentang lolosnya 11 taruna/taruni Akpol dari Polda NTT. Hanya 1 orang putra asli NTT.

Warga menilai  kelulusan seleksi Akpol di NTT sangat  diskriminatif. Karena hanya ada satu anak asli NTT yang dinyatakan lulus.

Baca Juga: Layani Jamaah Haji, PT HATI Berkomitmen Penuhi Standar Tinggi Melalui Makanan Siap Saji

Disebutkan Benny K. Harman, sistem rekrutmen taruna Akpol harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan obyektif.

Serta  nondiskrinaminatif, jauh dari nepotisme dan titipan anak-anak pejabat.

"Tentunya dengan mempertimbangkan keadilan wilayah Nusantara dan keseimbangan daerah,”kata Benny.

Sebaliknya jika proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan Panitia Seleksi Mabes Polri benar-benar obyektif dan transparan, bukan titipan anak-anak pejabat, tidak ada nepotisme, dan benar-benar telah mempertimbangkan keadilan wilayah.

"Maka saya juga meminta masyarakat NTT harus menghormati proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan,” kata Benny K. Harman.

Ia juga menyebut, aspirasi yang dikemukakan publik NTT diberbagai media tentang hasil rekruitmen taruna Akpol yang terkesan dikriminatif itu, bakal dipertanyakan ke Kapolri.

“Saya akan pertanyakan masalah ini pada saat raker dengan Kapolri di masa persidangan yangBaca Juga: akan datang,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy menyebut, jika pelaksanaan seleksi bersifat terbuka dan transparan.

Siapapun boleh mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan.

Baca Juga: Kilang Kasim Tegaskan Komitmen Penerapan Standar Internasional Manajemen Keselamatan Proses

“Pelaksanaan seleksi diawasi dengan ketat, baik dari internal polda, Mabes maupun pengawas dari external,” katanya seperti dikutip dari VoxNtt.com Sabtu (6/7/2024) lalu.

“Hasil tes berdasarkan perolehan masing-masing peserta seleksi,” tambahnya.



Soal proses seleksi, Ariasandy mengatakan beberapa  poin: Pertama,proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga lulusan SMA/SMK yang memenuhi syarat bisa mendaftar ke Polres. Proses seleksi administrasi dilakukan secara berjenjang di tingkat Polres dan Polda NTT.

Kedua, selama pelaksanaan proses, semua tahapan diawasi secara ketat oleh pengawas internal (Itwasda dan Propam) serta pengawas eksternal dari berbagai kalangan seperti IDI, Himpsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jurnalis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, LLDikti, Bidang Meteorologi.

Ketiga, setiap tahapan tes dilakukan secara transparan dengan sistem one day service di mana hasil hari itu langsung diumumkan.

Keempat, ujian psikologi dan akademik dilakukan menggunakan sistem CAT menggunakan fasilitas lab komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang.

Kelima, seluruh hasil tes langsung ditayangkan dan ditandatangani peserta serta pengawas. Setiap habis pelaksanaan tes, peserta juga dipersilakan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka.

Keenam, untuk tahapan tes kesehatan, peserta yang tidak memenuhi syarat juga diberikan kesempatan melakukan konsultasi kesehatan di Bid Dokkes Polda NTT dan Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Khusus pemeriksaan kesehatan II, uji laboratorium menggunakan pihak ketiga yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Employee Volunteering, BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo Bagikan Paket Sembako

Ketujuh, panitia pun tidak bisa mengubah hasil perolehan nilai karena sudah diolah dalam sistem dan peserta pun sudah mengetahui nilai setiap selesai tahapan pendaftaran.

Berikut 11 Catar asal Panda Polda NTT :

1. Yudhina Nasywa Olivia (Wanita)

2. Arvid Theodore Situmeang

3. Reynold Arjuna Hutabarian

4. Mario Christian Bernalo Tafui

5. Bintang Lijaya

6. Ketut Arya Adityanatha

7. Brian Lee Sebastian Manurung

8. Timothy Abishai Silitonga

9. Mochammad Rizq Sanika Marzuki

10. Madison Juan Raphael Kana Silalahi

11. Lucky Nuralamsyah. (Sumber: Humas Polda NTT) dikutip dari - Media Sosial.

Kalau Pemuda NTT marah karena yang lolos seleksi Akpol mayoritas putra-putri pendatang, itu sangat benar.

Benarnya karena prioritas putra daerah dalam seleksi Akpol dan Akmil saat ini dilakukan setiap tahun di tanah  Papua.

Baca Juga: Etos Hijrah dan Media Sosial

Nah, seperti diketahui bersama bahwa Papua itu adalah bagian NKRI. Kenapa  daerah lain tidak berlaku hal yang sama ?

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  para pemuda setiap daerah di Indonesia kini menginginkan urgensi keadilan sosial merata.

Terkait itu maka ke depan
Seleksi Akpol dan Akmil ini  harus berdasarkan urgensi UU Otonomi Daerah.

Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah menurut UU No 23 tahun 2014?

' Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. '

Artinya setiap  kegiatan seperti penerimaan Taruna Akpol maupun Akmil termasuk Catam, prioritas utama adalah putra daerah setempat.

Seperti di tanah Papua. Diatur, pendatang yang lahir dan besar di tanah Papua  hanya 20 persen boleh mengambil bagian.

Nah, kalau sudah diterapkan aturan penerimaan Akpol Akmil dan PNS seperti itu. Dipastikan Indonesia aman terkendali.

Baca Juga: Kinerja 2023, Produksi Listrik PLN Nusantara Power Lampaui Target

Pasalnya, protes Pemuda NTT itu pasti juga dilakukan provinsi lain di Indonesia  ini ke depan.

Karena itu, demi keadilan Pemerintah harus putuskan bahwa.

' Kini, Saatnya Jatah Penerimaan Catam Hingga Akpol dan Akmil di seluruh Indonesia Sama Perlakuannya Seperti  Papua'. ***

Sumber: Protes Pemuda NTT Soal Penerimaan Taruna Akpol di Platform berbagai media sosial. Kementar Anggota DPR RI dan Referensi lain.

Penulis : Yacob Nauly. Wartawan . Wartawan Utama versi Dewan Pers RI. Wartawan Fellowship Institud Tempo 2020. Wartawan Ubahlaku Pemerintah Pusat tahun 2019-2021. Juara 2 Kompetisi Jurnalis Indonesia BRI Fellowship Journalism 2021. Mantan Ketua PWI Perwakilan Sorong. Mahasiswa S2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Mahasiswa S2 Universitas Terbuka (UT).

Baca Juga: Figur calon Gubernur Maluku, Cocok Kolaborasi Akademisi dan Politisi, hadapi Tantangan Indonesia Emas 2045

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat