unescoworldheritagesites.com

Cinta Segitiga antara Masyarakat, Hukum dan Kekuasaan - News

Oleh Yus Dharman

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon merupakan makhluk sosial artinya makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya.

Begitupun ahli Hukum Austria Hans Kelsen mengartikan zoon politicon sebagai 'man is a social and political being". Sedangkan Cicero mengatakan ubi societas ibi ius atau dimana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Ada norma-norma yang mengatur, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan dan norma hukum. Yang dituangkan menjadi aturan/hukum berupa kewajiban dan hak, yang berisi suruhan (gebod), larangan (verbod), dan yang di bolehkan (mogen).

Baca Juga: NKRI Rule Of Law Bukan Rule by Lawa

Agar tercipta keharmonisan ditengah masyarakat , Karena keinginan untuk maju dan berkembang mendorong manusia untuk berkompetisi tidak jarang saling sikut dan jegal dampaknya berpotensi chaos, di mana akan melahirkan hukum rimba dimana yang kuat menindas yang lemah.

Oleh sebab itu existensi hukum tersebut harus ditopang oleh otoritas yaitu Negara, dalam menjalankan fungsi Yudikatifnya, Negara mendelegasikan kewenangan kepada institusi-institusi formal yaitu kepolisian,
Kejaksaan, Kehakiman, Mahkamah konstitusi dan ombudsman.

Baca Juga: Langkah Awal Membenahi Layanan Angkutan Umum Perkotaan

Sebagai lembaga yang akan mendorong masyarakat untuk mentaati aturan-aturan hukum dan mencegah masyarakat dari pelanggaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Sebagai otoritas, negara berkewajiban menegakan hukum agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, lembaga penegakan hukum harus di isi oleh orang orang yang tidak hanya cerdas namun juga berintegritas serta punya standar moral yang baik.

Hal yg demikian akan terwujud, jika proses perekrutan kandidat calon calon personil penegak hukum dilakukan secara ketat, dilihat dari latar belakang keluarga,lingkungan, pergaulan, pendidikan, ke taat an terhadap agama, dsb.

Hindari Rekrutmen Transaksional.

Pola hubungan hukum dan kekuasaan merupakan dua sisi dalam satu koin mata uang. tapi subtansinya hukum tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. artinya, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah.

Meskipun ada relasi erat di keduanya. Hubungan itu dapat berupa dominatif dan resiprokal (timbal balik). Ada tiga bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan :

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat