unescoworldheritagesites.com

Memaksakan Jumlah Siswa 32 Per Rombel dari Sistem PPDB Tak Sebanding dengan Kepadatan Penduduk - News

Syamsudin walad (Dok pribadi)

 

Oleh: Syamsudin Walad

: Pada dasarnya, sistem PPDB zonasi untuk penerimaan siswa baru bukanlah merupakan hal yang anyar. Beberapa negara maju telah menerapkan sistem tersebut sebagai bentuk kebijakan pendidikan negara mereka, sebagai contoh Amerika Serikat, Australia dan Eropa.

Di Indonesia, seperti yang terjadi saat ini dimana Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, yang juga jebolan pendidikan Barat, Sekolah Bisnis Universitas Harvard (2009–2011), Universitas Brown (2002–2006), mencoba menerapkan sistem pendidikan yang berlaku di AS, Australia dan Eropa. Terkhusus yang berkaitan dengan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru atau biasa disebut PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Sayangnya, berbeda dengan Indonesia, perbandingan antara siswa dengan infrastruktur sekolah di negara-negara Eropa seimbang atau merata sehingga tak ada masalah dengan sistem zonasi. Selain itu, perlu ditekankan juga bahwa tiap sekolah memiliki fasilitas dan kualitas yang sama baiknya.

Baca Juga: Pilgub Jateng Rawan Perpecahan, Pimpinan Ormas Lindu Aji Sebut karena Kurang Komunikasi

Nah, kebanyakan pejabat-pejabat pemangku kebijakan di kementerian pendidikan, terutama sang menteri, tidak pernah berfikir soal ketersediaan sekolah. Mereka hanya berfikir ide yang ada di awang-awang dan tak mau melihat ke bumi.

Secara ide dan pemikiran mungkin saja bagus, sangat bagus bisa jadi. Tapi apakah mereka pernah berfikir soal ketersediaan sekolah? Apakah perbandingan antara jumlah kepadatan siswa di suatu wilayah dan ketersediaan sekolah sudah mereka pikirkan? Khususnya ketersediaan sekolah di luar Jakarta? Semisal di Kota Depok saja.

Melihat apa yang terjadi saat ini, dimana setiap tahun dunia pendidikan kita selalu kisruh terkait PPDB, sepertinya hal tersebut terlewat oleh Mas Menteri. Pria yang asalnya memang bukan pendidik dan lebih kental sebagai pengusaha ini sepertinya tak pernah berfikir ke situ. Mungkin saja ia yang terbiasa dengan lingkungan sekolah yang memadai, melihat dan merasakan sistem pendidikan Barat bagus-bagus saja. Mas Menteri lupa bahwa negara kita belum mampu menyediakan sekolah yang memadai, yang berbanding lurus dengan jumlah kepadatan penduduk. Hampir di semua wilayah Indonesia perbandingannya jomplang. Jadi apa yang diterapkan di Barat pas, belum tentu di Indonesia.

Baca Juga: Panglima TNI Bersama Kapolri Berikan Pembekalan Kepada Calon Perwira Remaja TNI Polri Tahun 2024

Sistem zonasi yang Mas Menteri Nadiem Makarim lihat di AS, tentulah tidak tepat diterapkan di Indonesia. Kekisruhan akan tejadi terus setiap tahunnya terkait PPDB. Hal ini lantaran infrastruktur sekolah yang minim. Tidak sebanding dengan jumlah penduduk (siswa).

Kritis akses Terbatas keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Beberapa daerah, sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai, seperti gedung sekolah, ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. Hal ini berdampak pada kesulitan bagi siswa untuk mengakses pendidikan dengan standar yang sama.

Tak usah jauh-jauh ke daerah terpencil, di Kota Depok saja perbandingan sekolah negeri khususnya SMA sangat jomplang dengan kepadatan jumlah penduduk usia sekolah SMA.

Di Depok, suatu wilayah yang bertetangga dengan ibu kota DKI Jakarta. Berdasarkan data di disdik Depok, Dari jumlah 35 ribu lebih lulusan SMP, hanya tertampung sekitar 5 ribu siswa di 15 SMA dan SMK negeri. Sementara sisanya harus rela bersekolah di swasta. Lantas bagaimana kualitas sekolah SMA sederajat di kota Depok? Nah ini yang masih jauh dari harapan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat