Oleh Yacob Nauly
: Bagai makan buah simalakama. “Dimakan ibu mati. Tidak dimakan bapa pun mati".
Peri bahasa atau pepatah di atas menggambarkan siksaan dan penderitaan warga Kota Sorong di tengah dekapan banjir.
Khususnya ketika hari ini Rabu (21/8/2024) turun hujan lebat mengguyur dan merendam sejumlah pemukiman di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya itu.
Warga berada di antara dua pilihan sulit. Ingin pindah dari lokasi banjir kesulitan dana bangun rumah baru.
Baca Juga: Ambang Batas Pecalonan Berubah Partai Kecil Bisa Maju Pilkada, Putusan MK
Jika pilihan tetap di lokasi sekarang tak tahan banjir yang merendam hunian mereka setiap diguyur hujan lebat.
Karena itu teori pencegahan bencana harus dilakukan agar banjir tak terulang kembali.
Atau melakukan serangkaian kegiatan untuk menghilangkan, atau mengurangi ancaman bencana.
Makanya mitigasi adalah serangkaian upaya pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
Mitigasi
Pencegahan atau mengurangi risiko bencana (mitigasi) baik melalui pembangunan fisik.
Termasuk penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana penting dilakukan.
Penulis melihat warga Kota Sorong menginginkan Pemda siap melakukan konsep ini.
Antara lain, Pemda mampu menjaga lingkungan sekitar Kota Sorong dari ancaman kerusakan alam.
Pihak Pemda melarang penduduk membangun rumah di pinggiran sungai atau DAS yang ada di kota Sorong.
Lantas Pemda aktif mengawasi hutan. Maksudnya untuk melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi.
Baca Juga: Dirut PT KAI Didiek Hartantyo Kampanyekan Peduli Lingkungan kepada Mahasiswa Baru UNS
Pemda harus juga mengawasi warga agar membuang sampah pada tempatnya.
Warga kota Sorong diawasi pula agar rajin membersihkan saluran air di lingkungannya.
Pemda diharapkan dapat membangun Pemecah Gelombang banjir.
Hal penting yang harus diperhatikan di kota Sorong adalah Hutan Mangrove atau Bakau harus tetap terjaga.
Kota Sorong ibu kota Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sejak dahulu memang menjadi langganan kepungan banjir. Dan longsor setiap diguyur hujan lebat.
Fakta ini sudah dipahami benar oleh pejabat daerah baik kota Sorong maupun provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Bahkan pemerintah pusat pun mengetahui benar masalah banjir dan longsor di Sorong kota minyak ini.
Meski demikian kondisi alamnya. Itu tidak menghambat keputusan Pemerintah untuk menetapkan kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Artinya pemerintah daerah maupun pusat telah siap memitigasi risiko apa pun atas keputusan ini.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Gresik Sosialisasikan MLT dan Co-Marketing
Termasuk penanggulangan banjir atau risiko bencana alam yang datang silih berganti saat ini.
Pemerintah pasti sudah memiliki konsep yang jelas.
Ini terkait memitigasi banjir yang menjadi langganan kota Sorong ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ini dari waktu ke waktu.
Faktanya hingga Agustus 2024 ini banjir masih menjadi ancaman bagi keselamatan harta benda warga kota Sorong, Ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ini.
Menurut penulis, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah harus merancang konsep mitigasi yang jelas.
Utamanya dalam menanggulangi bencana banjir di kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ini.
Memang realisasi sebuah konsep itu membutuhkan biaya tinggi.
Namun karena urgennya. Rencana itu harus dilakukan agar bahaya banjir tak mengepung kota Sorong dari tahun ke tahun.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan dan menanggulangi banjir di kota Sorong ini itu sebuah keharusan.
Misalnya upaya membangun waduk-waduk. Peningkatan kapasitas sungai-sungai. Mengalihkan aliran sungai. Dan merehabilitasi situ-situ, serta pengerukan. Ini penting dilakukan.
Baca Juga: BUMD Pemprov DKI Jakarta Ini Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Manggarai
Pemerintah paham benar. Bahwa curah hujan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu pemicu banjir dan longsor di kota Sorong.
Khususnya banjir di beberapa wilayah kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya ini.
Contoh kasus. Pada hari Selasa 11/10/2022 atau dua tahun lalu Kota Sorong dilanda banjir besar.
Banjir ini menyebabkan lebih dari 1.000 kepala keluarga mengungsi (Kompas Rabu 12/10/2022).
Tak hanya itu, pasang air laut juga menyebabkan debit air Sungai Remu pusat Kota Sorong meluap dan merendam ribuan rumah warga.
Pemerintah Daerah Kota Sorong hanya bisa melakukan upaya penanganan darurat pascabencana.
Misalnya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong hanya melakukan tugas rutinnya saja.
Yakni mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga yang mengungsi.
Seperti kebutuhan dasar. Alat pembersih rumah dan alokasi anggaran operasional penanganan darurat.
Tindakan pemerintah pada penanganan banjir di kota Sorong yang dilakukan BPBD itu bukan solusi.
Tapi itu sama dengan pemadam kebakaran saja.
Maksud penulis adalah bagaimana sumber banjir di kota Sorong ini dapat diatasi. Maka ini perlu mitigasi menurut penulis.
Baca Juga: Diperlakukan Diskriminatif Ahli Pesawat Airbus dari Spanyol Laporkan Pimpinan dan HRD PT Airbus Indonesia Nusantara ke Polda Metro Jaya
Seperti diketahui. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.
Hal terkait mitigasi juga diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut juga memuat definisi tentang mitigasi.
Menurut UU 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko.
Yaitu penyadaran akan risiko bencana. Perencanaan penanggulangan dan sebagainya.
Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.
Kota Sorong dijadikan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya dengan sejumlah risiko bencana alam.
Itu, harus dihadapi Pemerintah dan masyarakat kota Sorong ini.
Baca Juga: Anggota DPR RI Robert Kardinal Tegaskan PT Gag Tak Berdayakan Pengusaha Putra Asli Papua
Pembangunan kota Sorong yang dasarnya tak tertata dengan baik. Sesuai ilmu tata kota.
Ditambah minimnya kepedulian penduduk terhadap lingkungan kota. Membuat kota ini terkesan tak tertata dengan baik.
Sebuah kota harus memiliki tata ruang bagi kelangsungan populasi penduduknya.
Seperti diketahui Pentingnya Penataan Ruang, menurut ahli. Antara lain.
Untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang. Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang. Dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang.
Terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung dan sebagainya.
Dampak lingkungan
Pembangunan fasilitas pendukung operasional Provinsi PBD di ibu kotanya berdampak terhadap gangguan lingkungan yang cukup signifikan.
Contoh. Rencana pembangunan kantor gubernur PBD di kilo meter 16 kawasan stadion bola.
Kawasan itu rendah. Lokasinya diapit dua bukit atau gunung kiri dan kanan.
Baca Juga: Zulmansyah Sekedang Ketua Umum PWI Pusat Hasil KLB
Ketika hujan deras kawasan itu pasti menerima tumpahan air dari perumahan. Dan bangunan yang terletak di dua bukit yang mengapit lokasi kantor gubernur PBD itu.
Sudah barang tentu tumpahan air perkantoran gubernur itu dialihkan ke kanal di sebelahnya.
Itu menyebabkan air permukaan kanal itu meningkat.
Nah, pada sepanjang alur kanal itu ada kawasan perumahan di sana. Pasti perumahan di sekitarnya menerima dampak banjir juga.
Bukan banjir saja. Di bukit atau gunung sebelah barat yang paling dekat dengan lokasi kantor gubernur PBD kilo meter 16 itu ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Misalnya terjadi accident kebakaran di SPBU itu tentu menghambat alur jalan di depannya.
SPBU ini sangat mengancam pengguna jalan raya di depannya.
Kalau terjadi accident berbahaya di SPBU itu karena ruas jalan yang hanya satu jalur saja di sana, jelas mengganggu aktifitas warga.
Solusi
Untuk mencegah banjir masyarakat jangan membuang sampah ke sungai dan selokan.
Ini penting untuk menjaga sungai dan selokan tetap bersih.
Baca Juga: Hujan Deras dan Cerita Sepatu Rusak Pembawa Bendera, Momen Heroik Upacara HUT RI ke-79 Kilang Kasim bersama Warga
Terutama juga agar selokan atau sungai itu mampu menampung debit air tinggi ketika musim hujan
Hindari membuat bangunan di pinggir sungai Remu pusat kota Sorong.
Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggir sungai, padahal itu bisa menyebabkan banjir.
Karena itu perlu membuat Lubang Biopori dan Sumur Resapan.
Mengaplikasikan Paving Block atau Grass Block di Sekitar Rumah.
Memperbanyak Pohon atau Tanaman lainnya.
Tumpuk Karung Pasir Dekat Sungai atau Selokan.
Membuang sampah pada tempatnya.
Melakukan reboisasi.
Melakukan penghijauan.
jika ada sampah toko, mal dan rumah tangga janganlah buang di saluran drainase.
Termasuk jangan membuang sampah pabrik/limbah pabrik itu ke sungai.
Mitigasi bencana ini dilakukan agar mengurangi dampak dari tanah longsor.
Baca Juga: Abstrak Kepanikan Hendry Bangun Mantan Ketum PWI Terbaca di Pemberian Anggota Kehormatan, Oce Kaligis eks Narapidana
Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah.
Menghindari daerah rawan bencana.
Mengurangi tingkat keterjalan lereng.
Penghijauan dengan tanaman berakar dalam.
Upaya pemerintah lebih tegas. Yakni dengan banyak usaha-usaha pemerintah dalam rangka mengendalikan dan menanggulangi banjir.
Misalnya melalui waduk-waduk, peningkatan kapasitas sungai-sungai.
Mengalihkan aliran sungai, merehabilitasi situ-situ, serta pengerukan.
Pemerintah perlu membuat Bendungan yang memiliki bentuk seperti kolam air raksasa.
Fungsinya untuk tempat menampung air dengan ukuran yang sangat besar.
Selain itu, bendungan dapat difungsikan untuk pengairan, tempat pemancingan, atau tempat untuk pembangkit tenaga listrik.
Kesimpulan.
Tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan berbagai pihak agar menjaga lingkungan kota Sorong dari ancaman bencana banjir dan longsor setiap tahun.
Musibah banjir di kota Sorong sudah banyak makan korban. Kerugian harta benda dan korban jiwa.
Baca Juga: Gelorakan Pola Hidup Sehat dan Bugar, Kilang Kasim Hadirkan Ade Rai
Menurut pakar, Bencana banjir di Kota Sorong berasal dari Sub DAS Malanu dan Sub DAS Bateng Kali Empat.
Ini disebabkan faktor di antaranya adalah curah hujan yang tinggi, meningkatnya subsidence tanah, dan berkurangnya wilayah genangan. Pasalnya, terdapat peningkatan jumlah pemukiman tetapi berkurangnya sistem drainase menyebabkan banjir.
Renungan
Tahukah kamu apa artinya bencana alam? Itu adalah tanda bahwa alam tengah marah dengan perlakuan buruk manusia".
Salah satu sumber bencana adalah dikarenakan sikap manusia yang tak memperhatikan dan peduli terhadap alam.
Bencana yang datang akhir-akhir ini semoga bisa menjadi nasihat bagi kita agar selalu bisa selaras dengan alam."
Sumber bacaan dari berbagai Referensi dan Observasi Lapangan. ***
Penulis : Yacob Nauly. Wartawan . Wartawan Utama UKW Dewan Pers RI. Wartawan Ubahlaku bentukan Pemerintah Pusat Tahun 2020 - 2021. Mahasiswa Semester AkhirMagister Semester IAIN Sorong. Mahasiswa Magister Manajemen SDM Universitas Terbuka.
Baca Juga: Gelorakan Pola Hidup Sehat dan Bugar, Kilang Kasim Hadirkan Ade Rai