Oleh: Syamsudin Walad
: Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi mengawal putusan MK terkait Pilkada, menyusul rencana revisi UU Pilkada oleh DPR. Aksi dilakukan di depan Gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), serta di berbagai daerah, Kamis (22/8/2024) lalu.
Aksi ini diketahui dilakukan oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mahasiswa, aktivis '98 hingga guru besar.
Meski akhirnya DPR membatalkan sidang paripurna untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada yang bisa mengamputasi putusan MK, namun masyarakat dan mahasiswa yang sudah tahu karakter penguasa saat ini, mereka tidak percaya lagi akan hal itu.
Ketidakpercayaan mahasiswa bukan tanpa dasar, tetapi berdasarkan pengalaman. Seperti disahkannya UU KPK, UU Cipta Kerja dan sebagainya. UU itu pada akhirnya disahkan juga meski didemo oleh sejumlah elemen.
Baca Juga: Tenang, Ada Skenario Duel Canelo Alvarez Vs David Benavidez pada 2025, Canelo yang Bilang Sendiri
Agar itu tidak terjadi, mahasiswa bakal mengawal hingga Pilkada digelar atau minimal sampai batas pendaftaran Pilkada. Adapun pendaftaran pasangan calon adalah Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024.
Bila demo mahasiswa diabaikan atau setidaknya keputusan DPR tidak tegas membatalkan revisi UU Pilkada yang mengamputasi putusan MK, maka demo akan terus berlanjut yang bisa menimbulkan chaos. Hal ini berpotensi pecah kongsi Jokowi - Prabowo.
Prabowo akan berhitung dan tidak akan membiarkan Jokowi memaksakan kehendaknya untuk melenggangkan anaknya, Kaesang untuk ikut Pilgub Jateng dan menjegal PDIP di Pilkada DKI lewat revisi UU Pilkada, dengan taruhan chaos. Bila negara chaos dan kerusuhan terjadi, bisa jadi akan berpengaruh dengan pelantikan Prabowo sebagai Presiden di Oktober mendatang.
Baca Juga: Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menhan Turki, Tekankan Transfer Pengetahuan
Dan sebaliknya, bila Prabowo dengan Gerindra-nya berbelok pada kehendak elemen mahasiswa dan membatalkan revisi UU Pilkada, tentu ini mengecewakan Jokowi.
Bila saya jadi Prabowo, tentu saya akan lebih menguatkan DPR dengan cara saya sendiri dan memilih pecah kongsi dengan Jokowi untuk mengarahkan Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Kerjasama dengan PDIP lebih penting untuk ke depannya ketimbang dengan Jokowi yang dua bulan lagi lengser. Kerjasama dengan PDIP di parlemen akan menguatkan posisi Pemerintahan Prabowo di masa mendatang.
PDIP merupakan partai pemenang pemilu dan memiliki kekuatan di Parlemen. Ketimbang harus mengikuti ambisi Jokowi yang ingin membangun dinasti politiknya, kedepan akan memberatkan Pemerintahan Prabowo. Karena PDIP akan terus menggoyang dengan bergabung ke oposisi non parlemen (elemen masyarakat dan mahasiswa).
Tak hanya itu, bila saya jadi Prabowo, saya tentu tidak ingin ada dibalik bayang-bayang Jokowi. Moment demo elemen masyarakat, dari buruh, mahasiswa, hingga akademisi yang mengawal putusan MK kemarin adalah saatnya Prabowo bersikap. Lepas dari bayang-bayang Jokowi atau mengikuti ambisi Jokowi membangun dinasti politik.