Oleh Yacob Nauly
: Teori kontrak sosial Rousseau menekankan pentingnya perjanjian antarunsur masyarakat sehingga terwujud kebaikan bersama.
Terkait pemilihan kepala daerah di Papua Barat Daya kontrak politik diperlukan agar implikasi kepercayaan masyarakat dapat dikontrol.
Kontrak politik menurut Peter Blau, adalah hubungan pertukaran sosial antara seseorang dan orang lain terjadi karena adanya imbalan.
Baca Juga: Ribuan Warga Papua Barat Daya Kawal Bernard Sagrim - Sirajudin Bauw Daftar Balon Gubernur Wakil Gubernur di KPU
Makanya dapat dipahami bahwa dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan yang dapat dipertanggungjawahkan.
Berdasarkan teori ini Balon gubernur, walikota atau bupati di Papua Barat Daya diminta menandatangani kontrak politik dengan masyarakat pemilih terkait berbagai hal.
Kontrak politik itu merupakan wujud komitmen Balon kepala daerah Provinsi Papua Barat Daya dengan masyarakat pemilih.
Tapi perlu diingat pula bahwa kontrak politik yang dimaksud bukanlah terkait pemberian uang tunai kepada masyarakat.
Kontrak ini dalam bentuk melahirkan program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Papua Barat Daya.
Apalagi, ketika sosialisasi, balon kepala daerah ditantang untuk menjawab apakah mampu melaksanakan pembangunan yang warga harapkan.
Karena itu sebagai paslon gubernur walikota dan bupati diharapkan memberikan garansi tertulis.
Baca Juga: Staf Khusus Mentan: Lulusan Polbangtan/PEPI Wujudkan Modernisasi Pertanian
Yakni berupa kontrak politik yang bisa masyarakat pemilih tagih setelah balon kepala daerah dilantik.
Khusus gubernur dan walikota di Provinsi Papua Barat Daya kontrak politik paling pokok adalah penanganan banjir kota Sorong.
Satu strategi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Papua Barat Daya tentang hal yang lebih substansi dibanding uang.
Yaitu bagaimana komitmen dan kesungguhan balon kepala daerah (Bakada) mengabdi kepada masyarakat daerah Papua Barat Daya.
Banyak kasus, pemimpin yang membeli suara rakyat, mereka tidak akan tulus bekerja untuk masyarakat karena merasa sudah membelinya.
Karena yang mereka utamakan, adalah kepentingan pribadi dan kelompok mereka.
Serta bagaimana mengembalikan uang yang sudah mereka gunakan untuk membeli suara rakyat.
Dalam ilmu manajemen kepemimpinan hakikat seorang pemimpin adalah melayani bukan dilayani masyarakat.
Baca Juga: Pasangan Calon dari PDIP di Pilkada Solo, Mendaftar Jelang Penutupan, Ini Alasannya
Seorang pemimpin harus mampu mendistribusikan keadilan bagi seluruh rakyat di Papua Barat Daya.
Perlu diingat pula pemimpin bukan hanya untuk satu golongan dan kelompok saja.
Pemimpin harus mampu mempersatukan bukan malah memecah belah rakyat yang dipimpinnya.
Papua Barat Daya butuh pemimpin yang mampu membuat perekonomian daerah ini bergerak Cepat.
Banjir
Seperti diketahui Kota Sorong dijadikan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya dengan sejumlah risiko bencana alam.
Itu, harus dihadapi Pemerintah dan masyarakat kota ini.
Pembangunan kota Sorong yang dasarnya tak tertata dengan baik. Sesuai ilmu tata kota.
Ditambah minimnya kepedulian penduduk terhadap lingkungan kota. Membuat kota Sorong terkesan amburadul dan kotor usai diguyur hujan deras.
Padahal sebuah kota harus memiliki tata ruang bagi kelangsungan populasi penduduknya.
Baca Juga: Kejutan dari PDIP, Usung Teguh Prakosa dan Bambang Gage di Pilkada Solo
Seperti diketahui Pentingnya Penataan Ruang, menurut ahli.
Antara lain. Untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang.
Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang. Dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang.
Terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung dan sebagainya.
Dampak Lingkungan
Pembangunan fasilitas pendukung operasional Provinsi PBD di ibu kotanya berdampak terhadap gangguan lingkungan yang cukup signifikan.
Contoh. Rencana pembangunan kantor gubernur PBD di kilo 17 kawasan stadion bola.
Kawasan itu rendah. Lokasinya diapit dua gunung atau bukit tinggi di kiri dan kanan letak kantor gubernur tersebut.
Ketika hujan deras kawasan itu pasti menerima tumpahan air dari perumahan.
Solusi
Untuk mencegah banjir masyarakat jangan membuang sampah ke sungai dan selokan.
Penting untuk menjaga sungai dan selokan tetap bersih.
Ini dimaksudkan agar alur air mampu menampung debit air tinggi ketika musim hujan.
Hindari membuat bangunan di pinggir sungai Remu kota Sorong.
Saat ini semakin banyak yang membangun di pinggir sungai, padahal itu bisa menyebabkan banjir.
Masyarakat dan pemerintah seharusnya mampu membersihkan Sungai dan selokan di kawasan pemukimannya.
Membuat Lubang Biopori dan Sumur Resapan.
Mengaplikasikan Paving Block atau Grass Block di Sekitar Rumah.
Memperbanyak Pohon atau Tanaman lainnya.
Tumpuk Karung Pasir Dekat Sungai atau Selokan.
Baca Juga: Hari Pertama Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah, KPU Solo Masih Sepi
Membuang sampah pada tempatnya. Melakukan reboisasi dan melakukan penghijauan
Jika ada sampah toko, mal dan rumah tangga janganlah buang sampah pabrik/limbah pabrik itu ke sungai.
Mitigasi bencana ini dilakukan agar mengurangi dampak dari tanah longsor.
Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah.
Menghindari daerah rawan bencana.
Mengurangi tingkat keterjalan lereng.
Terasering menggunakan sistem drainase yang baik.
Penghijauan dengan tanaman berakar dalam.
Upaya pemerintah lebih tegas Yakni dengan banyak usaha-usaha pemerintah dalam rangka mengendalikan dan menanggulangi banjir.
Misalnya melalui waduk-waduk, peningkatan kapasitas sungai-sungai. Mengalihkan aliran sungai, merehabilitasi situ-situ, serta pengerukan.
Pemerintah perlu membuat Bendungan yang memiliki bentuk seperti kolam air raksasa.
Fungsinya untuk tempat menampung air dengan ukuran yang sangat besar.
Baca Juga: Bejat, di bawah Ancaman Golok, Ayah Kandung Berulang Kali Setubuhi Anaknya Sejak Tahun 2018 - 2021
Selain itu, bendungan dapat difungsikan untuk pengairan, tempat pemancingan, atau tempat untuk pembangkit tenaga listrik.
Kesimpulan.
Dari uraian di atas dapat disimpukan bahwa ke depan masyarakat harus memilih gubernur dan wali kota punya integritas.
Warga jangan memilih balon wali kota bupati dan gubernur yang hanya pandai beretorika tetapi tidak teruji integritasnya untuk membangun kota dan provinsi ini ke depan.
Perlu diingat bahwa musibah banjir di kota Sorong sudah banyak makan korban. Kerugian harta benda dan korban jiwa.
Karena itu kontrak politik harus ditandatangani oleh setiap balon kepala daerah khususnya gubernur Papua Barat Daya termasuk walikota Sorong.
Sumber bacaan dari berbagai Referensi dan Observasi Lapangan. ***
Yacob Nauly, wartawan , Wartawan Utama UKW Dewan Pers RI. Mantan Ketua PWI Sorong, Wartawan Ubahlaku bentukan Pemerintah Pusat Tahun 2020-2021, Lulus Seleksi Fellowship Tempo Institut tahun 2020, mahasiswa Magister IAIN Sorong, mahasiswa Magister Manajemen SDM Universitas Terbuka.
Baca Juga: Ruas Jalan Sorong - Makbon Papua Barat Daya Rusak Parah, Ancam Pengendara Motor Warga Pelosok Sorong