data-test-id="message-view-body">
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Pemerintah berkepentingan untuk penggunaan semua data secara baik dan benar, misal untuk penyaluran subsidi dan bansos, juga kepentingan pendataan untuk pelaksanaan di pesta demokrasi. Terkait hal ini, setiap 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sehingga ada makna mendalam dari peringatannya. Data yang diperoleh
dari survei atau diolah secara statistik oleh BPS dan atau dari pihak lain yang berkompeten sejatinya merupakan data primer untuk berbagai kompetensi baik yang berskala nasional - internasional.
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Pemerintah berkepentingan untuk penggunaan semua data secara baik dan benar, misal untuk penyaluran subsidi dan bansos, juga kepentingan pendataan untuk pelaksanaan di pesta demokrasi. Terkait hal ini, setiap 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sehingga ada makna mendalam dari peringatannya. Data yang diperoleh
dari survei atau diolah secara statistik oleh BPS dan atau dari pihak lain yang berkompeten sejatinya merupakan data primer untuk berbagai kompetensi baik yang berskala nasional - internasional.
Oleh karena itu, semua celah kerawanan yang ada menjadi penting untuk diselamatkan
karena jelas berkaitan dengan kepentingan era global yang membutuhkan kepastian data. Terkait ini, semua pesta demokrasi pasti juga membutuhkan data yang sangat lengkap misalnya data jumlah penduduk, potensi di setiap dapil terkait kerawanan konflik, daftar pemilih pemula dll. Jadi, tidak ada alasan mengabaikan keberadaan dan pentingnya data.
karena jelas berkaitan dengan kepentingan era global yang membutuhkan kepastian data. Terkait ini, semua pesta demokrasi pasti juga membutuhkan data yang sangat lengkap misalnya data jumlah penduduk, potensi di setiap dapil terkait kerawanan konflik, daftar pemilih pemula dll. Jadi, tidak ada alasan mengabaikan keberadaan dan pentingnya data.
Baca Juga: Mengamankan Produksi & Distribusi
Bahkan, pesta demokrasi melalui pilkada 2024 pastinya juga akan ada debat para kandidat yang tentunya juga membutuhkan banyak data untuk mendukung penguasaan materi debat tersebut. Jadi tidak mungkin para petarung di pesta demokrasi hanya maju debat bermodal dengkul saja karena debat pastinya bukan debat kusir tapi debat yang penuh makna untuk menarik simpati dan mendulang suara pemenangan.
Debat itu sendiri menjadi penting karena akan banyak calon pemilih pemula yang justru berasal dari generasi z, generasi milenial, generasi tik tok dan youtuber yang pasti melek teknologi, familiar dengan internet dan semakin loyal dengan digitalisasi. Mereka pasti tidak akan mengabaikan peran dan sumbangan berbagai data untuk mendukung urgensi dari debat capres.
Debat itu sendiri menjadi penting karena akan banyak calon pemilih pemula yang justru berasal dari generasi z, generasi milenial, generasi tik tok dan youtuber yang pasti melek teknologi, familiar dengan internet dan semakin loyal dengan digitalisasi. Mereka pasti tidak akan mengabaikan peran dan sumbangan berbagai data untuk mendukung urgensi dari debat capres.
Baca Juga: Pesimis Akhir 2024?
Oleh karena itu, seru dan menariknya debat pasti harus didukung oleh kuatnya kepemilikan dan penguasaan semua data. Jadi, relevan dengan pentingnya data maka keberadaan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP secara tidak langsung menjadi bisa acuan untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan dan juga pengamanan data pribadi yang pastinya berkepentingan terhadap kepercayaan publik.
Esensi dari UUPDP dan kasus kebocoran atau pembobolan data oleh Bjorka beberapa waktu lalu diharapkan mampu menciptakan dan menjadi panduan untuk membentuk, membangun dan pastinya menguatkan ekosistem digital yang lebih aman, nyaman dan ramah. Meski tidak mudah tetapi tidak ada kata terlambat untuk menciptakannya sedari dini. Terkait ini, peran dari statistik menjadi relevan untuk diperhatikan karena tidak saja menghadirkan data mentah tapi juga data yang sudah diolah untuk banyak kepentingan.
Esensi dari UUPDP dan kasus kebocoran atau pembobolan data oleh Bjorka beberapa waktu lalu diharapkan mampu menciptakan dan menjadi panduan untuk membentuk, membangun dan pastinya menguatkan ekosistem digital yang lebih aman, nyaman dan ramah. Meski tidak mudah tetapi tidak ada kata terlambat untuk menciptakannya sedari dini. Terkait ini, peran dari statistik menjadi relevan untuk diperhatikan karena tidak saja menghadirkan data mentah tapi juga data yang sudah diolah untuk banyak kepentingan.
Baca Juga: Gila Gelar, Gelar Gila
Setidaknya dari data yang valid maka pemerintah bisa memetakan sejumlah persoalan, termasuk misal ini berkaitan dengan persoalan klasik penyaluran bansos dan subsidinya. Betapa tidak, setiap ada kegiatan dan program - proyek bansos - subsidi selalu saja yang menjadi kambing hitam adalah penyaluran yang salah sasaran. Pastinya ini tidak logis bukankah data itu sendiri yang memiliki dan penguasanya adalah pemerintah, sedangkan yang memiliki program – proyek bansos – subsidi itu juga dari pemerintah sehingga pemerintah yang berkepentingan dan berkompeten untuk menentukan semua mekanisme penyalurannya.
Ironi yang terjadi justru selalu saja menjadikan salah sasaran sebagai kambing hitam dan pastinya ini merugikan dari peran statistik itu sendiri. Berdalih penyaluran gas 3 kg yang salah sasaran, juga salah sasaran dibalik pembelian bensin pertalite dan solar tentu kasus ini
mencederai peran dari statistik. Padahal, BPS menjadi ujung tombak dibalik pendataan dan semua pencatatannya. Oleh karena itu tidak beralasan jika kemudian pemerintah ada kepentingan untuk mengalihkan isu dengan mencari kambing hitam dibalik kerancuan dalam semua penyaluran bansos dan subsidi.
Ironi yang terjadi justru selalu saja menjadikan salah sasaran sebagai kambing hitam dan pastinya ini merugikan dari peran statistik itu sendiri. Berdalih penyaluran gas 3 kg yang salah sasaran, juga salah sasaran dibalik pembelian bensin pertalite dan solar tentu kasus ini
mencederai peran dari statistik. Padahal, BPS menjadi ujung tombak dibalik pendataan dan semua pencatatannya. Oleh karena itu tidak beralasan jika kemudian pemerintah ada kepentingan untuk mengalihkan isu dengan mencari kambing hitam dibalik kerancuan dalam semua penyaluran bansos dan subsidi.
Baca Juga: Urgensi Digitalisasi
Jadi, jangan salahkan juga jika di 2024 akan muncul banyak kekhawatiran - kerawanan akibat salah data yang disampaikan ke publik karena memang sedari awal pemanfaatan semua data tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, aspek penting dari peringatan Hari Statistik Nasional adalah bagaimana proses data dan semua pendataan yang bisa dilakukan secara cermat, cepat dan tepat termasuk juga urgensinya untuk menjaga, mengamankan dan juga menciptakan pengamanan data siber secara optimal. ***
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo