Oleh Yacob Nauly
: Penduduk Papua Barat Daya paham bahwa 5 Paslon gubernur wakil gubernur yang bertarung di Pilkada 27 November 2024 ini adalah Orang Asli Papua (OAP). Bukan warga Pendatang (WP).
Ke-5 Paslon ini berdasarkan UU Otsus wajib memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah Papua Barat Daya (PBD). Tidak memprioritaskan Warga Pendatang (WP).
Anehnya, pertanyaan yang disiapkan para Panelis untuk dijawab Paslon gubernur wakil gubernur Papua Barat Daya justru tidak mengeksplor daya saing Paslon gubernur untuk meraih dukungan pemilih.
Baca Juga: Minggu Besok Prabowo-Gibran Dilantik, Pemprov DKI Sediakan 26 Kantong Parkir saat Pesta Rakyat
Pertanyaan Panelis tak berbobot. Bahkan cenderung tak ilmiah karena berpotensi menggiring opini memperlebar jarak antara OAP dan pendatang di daerah ini.
Mengapa? Semua orang di Indonesia apalagi di tanah Papua tahu dan paham bahwa memprioritas OAP dalam berbagai bidang di Papua dan PBD itu harga mati.
Berdasarkan UU No. 21/2001, dana otsus ditujukan untuk membiayai percepatan pembangunan untuk membangun sejumlah hal.
Antara lain pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Serta pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: dr. Ririn: Tanda-tanda Kemenangan Sudah Di Depan Mata dan Harus Diperjuangkan
Ini khusus untuk pembangunan kesejahteraan dan kepentingan Orang Asli Papua (OAP), bukan bagi Warga pendatang (WP).
Kalau ada pertanyaan bagaimana meningkatkan kualitas OAP jika Paslon terpilih menjadi gubernur Papua Barat Daya, itu pertanyaan ' retoris'.
Pertanyaan ' retoris ' karena siapa pun paslon yang terpilih sebagai gubernur di PBD wajib meningkatkan kualitas OAP berdasarkan UU Otsus Papua.
Artinya calon gubernur wakil gubernur Papua Barat Daya yang terpilih pada Pilkada 27 November 2024 wajib meningkatkan kualitas SDM OAP itu. Bukan sebaliknya meningkatkan kualitas Warga Pendatang (WP).
Artinya pertanyaan Panelis seperti itu terjawab sendiri ' retoris'. Tak butuh jawaban Paslon.
Baca Juga: IDCamp Connect, Bentuk Komitmen Indosat Perkuat Ekosistem Teknologi AI Bagi Talenta Muda
Ini sulit bagi para Paslon gubernur Papua Barat Daya karena ibarat makan buah simalakama. Dimakan ibu mati. Tak dimakan bapa juga mati.
Contoh. Suara yang dibutuhkan Paslon gubernur wakil gubernur PBD pada Pilkada 27 November 2024 ini adalah pemilih ber-KTP provinsi ini (PBD) terdiri dari OAP dan WP.
Bagaimana Paslon berkampanye mendulang suara Warga Pendatang (WP) dengan tema ' kami meningkatkan kualitas OAP saja. " Tidak untuk Warga Pendatang (WP)."
Masyarakat pendatang yang lahir, hidup sejak dahulu kala dan beranak pinak di PBD pasti merasa tak enak dengan pertanyaan Panelis seperti tersebut.
Banyak warga pendatang (WP) mengaku kaget dengan pertanyaan Panelis untuk dijawab Paslon gubernur wakil gubernur PBD karena bersifat retoris terkesan tak berkualitas.
' Para calon gubernur wakil gubernur pasti tak berani mengatakan di kampanyenya bahwa pendatang tidak diperhatikan ketika ia terpilih jadi gubernur PBD'.
Baca Juga: Ribuan Pelajar, ASN hingga Pertunjukan Kesenian Bakal Sambut Kepulangan Jokowi ke Solo
Jadi, pertanyaan Panelis untuk dijawab Paslon gubernur wakil gubernur Papua Barat Daya ini terkesan memperlebar jarak OAP dan Para Pendatang di daerah ini
Maka yang ditakuti, WP semuanya akan mendukung Paslon yang mereka anggap nasionalis alias berpikiran nusantara. Bukan memilih Paslon yang fanatik kedaerahan.
Panelis dalam mengajukan pertanyaan diharapkan tidak membuat Paslon sulit menjawabnya karena pemilih lain tersinggung.
Maksud penulis, Panelis jangan mengajukan pertanyaan ' retoris ' karena selain tak berbobot juga membuat gap antara OAP dan Warga Pendatang (WP).
Para Panelis diminta memberikan pertanyaan kepada calon gubernur wakil gubernur di Papua Barat Daya itu harusnya untuk membangun OAP.
Semisal. Jika terpilih sebagai gubernur apa metode anda untuk membuka lapangan kerja baru bagi warga Papua agar mereka tak hanya berharap di tataran PNS saja.
Arahkan pertanyaan terkait bagaimana kemampuan calon gubernur.
Baca Juga: Kabinet Prabowo Bakal Gemuk, Pemborosan Anggaran di Tengah Rakyat yang Dililit Pajak dan Pungutan
Terutama jika terpilih sebagai gubernur apakah mampu berdiplomasi dengan warganya untuk memuluskan pembangunan ekonomi di PBD, misalnya.
Panelis memberikan pertanyaan kepada Paslon gubernur di PBD harus terkait kebutuhan warga.
Misalnya apa solusi Paslon menangani banjir yang berlangsung tiap hujan deras mengguyur kota dan kabupaten sorong.
Kemudian untuk menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan di Papua Barat Daya peran Pemda seperti apa.
Pasalnya terkait pelanggaran hukum yang dilakukan remaja di masysrakat itu butuh penanganan Pemda.
Bukan kejahatan di mayarakat itu sepenuhnya diserahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum saja.
Angka kejahatan di Papua Barat Daya tinggi itu karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja.
Baca Juga: Dorong Produksi Gula, Bank Jatim Salurkan Kredit Resi Gudang ke PG Rajawali I
Membuka lapangan kerja di Papua Barat Daya penting dilakukan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 27 November 2024 ini.
Keberadaan lapangan kerja yang memadai sangat penting untuk perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya.
Pasalnya dengan terbukanya lapangan kerja baru akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya, bagaimana wirausaha berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian warga.
Kita harus belajar bagaimana menciptakan lapangan kerja baru di daerah kaya seperti PBD ini.
Strategi peningkatan kesempatan kerja harus dikuasai karena daerah baru seperti Papua Barat Daya punya peluang investasi besar.
Baca Juga: AgenBRILink Bukti Nyata Peran BRI Ciptakan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif
Karena itu melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
Pemagangan pencari kerja, penempatan pencari kerja, penyuluhan kewirausahaan, penyediaan fasilitas informasi ketenagakerjaan, dan pengadaan job fair harus diperhatikan.
Mengapa pemerintah daerah seperti PBD perlu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?
Perluasan lapangan kerja ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan.
Ini mengingat amat kompleksnya masalah ketenagakerjaan di Papua Barat Daya.
Itu dimulai dari meningkatnya jumlah angkatan kerja, pengangguran, penempatan tenaga kerja baik di kota maupun kabupaten.
Membuka lapangan pekerjaan merujuk pada Ketersediaan lapangan kerja.
Baca Juga: Warga Diminta Hindar di Jalan Sudirman-Thamrin Saat Pelantikan Presiden
Itu merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah seperti Papua Barat Daya ini.
Ketersediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah pendapatan daerah, tingkat investasi dan upah tenaga kerja.
Menciptakan kesempatan kerja untuk sebagian orang dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran serta memperbaiki kondisi ekonomi daerah.
Tingkat pengangguran yang tinggi di Papua Barat Daya dapat menyebabkan berbagai masalah sosial.
Termasuk kemiskinan, kriminalitas, dan masalah kesehatan mental.
Karena itu para panelis ke depan tak lagi membuat pertanyaan yang terjawab sendiri atau Retorisi.
Kepada panelis disarankan memberikan pertanyaan yang bemanfaat dan ilmiah.
Serta tidak berdampak mengedepankan jarak antara Orang Asli Papua (OAP) dan Warga Pendatang (WP).
Pasalnya pertanyaan ini berdampak buruk bagi calon gubernur Papua Barat Daya.
Bisa jadi Warga Pendatang (WP) menjatuhkan pilihan kepada Balon gubernur PBD yang dianggap berwawasan nusantara.
Karena itu ' Panelis Jangan Buat Partanyaan Retoris Apalagi berdampak Perlebar jarak OAP dan Warga Pendatang (WP) di Papua Barat Daya, bisa Rugikan Paslon Gubernur. ' ***
Penulis Yacob Nauly Wartawan