Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Kasus judi online (judol) tidak bisa dipungkiri semakin meresahkan. Hal ini bukan saja berkaitan dengan realitas kemiskinan yang terjadi tapi juga dampak sistemik di balik aksi judol itu sendiri. Meski demikian, sejatinya bukan hanya judol yang meresahkan tapi disisi lain juga muncul persoalan di balik maraknya pinjaman online (pinjol).
Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah melalui instansi, departemen dan kementerian terkait perlu kerja ekstra keras untuk mereduksi maraknya judol dan pinjol. Betapa tidak, saat ini kian banyak masyarakat yang menjadi korban judol dan pinjol. Di satu sisi pemerintah secara tidak langsung terkesan setengah hati memberantas persoalan judol dan pinjol,sementara di sisi lain masyarakat juga terkesan terbuai dan terlena dengan mimpi kemenangan dari judol, termasuk juga kemudahan mendapatkan fresh money dari pinjol.
Baca Juga: Swasembada Pangan
Fakta di balik ancaman judol dan pinjol maka beralasan jika kemudian ada tuntutan bagi sejumlah pihak untuk melakukan edukasi dan literasi di balik maraknya judol dan pinjol yang saat ini cenderung semakin meresahkan di masyarakat. Ironisnya, ditengah kondisi kemiskinan, tingginya pengangguran dan sulitnya mendapatkan pekerjaan (dampak dari maraknya PHK massal di sejumlah sektor) ternyata masyarakat cenderung terlena terkait mimpi indah kemenangan dari judol, termasuk juga harapan mendapat fresh money dari pinjol (meski dengan bunga yang cukup tinggi).
Fakta itu semua tentu tidak terlepas dari kepentingan untuk bisa segera mendapatkan uang demi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang saat ini cenderung semakin mahal. Hal ini secara tidak langsung menjadi ancaman sosial, sementara di sisi lain fakta hukum menunjukan adanya sejumlah aparat – pejabat yang mendapatkan gaji, fasilitas dan tunjangan wah (meski masih ada juga yang korup).
Baca Juga: Kabinet dan Pemerintahan
Problem pelik di balik maraknya peredaran judol dan pinjol maka beralasan jika kasus di sejumlah daerah cenderung semakin meningkat dan faktanya korban yang berjatuhan di sejumlah daerah juga semakin tinggi. Ironisnya, hal ini tidak menyadarkan masyarakat di berbagai daerah tapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu yang bermain semakin tinggi dan sekaligus korban yang terjerat juga semakin banyak. Ironi di balik judol dan pinjol di berbagai daerah memang harus secepatnya diantisipasi agar korbannya tidak cenderung semakin banyak karena faktanya ini memang sangat meresahkan.
Oleh karena itu, kasus penangkapan sindikat judol yang melibatkan sejumlah pegawai kementerian sangatlah menarik dicermati. Padahal, seharusnya mereka melindungi tapi justru sebaliknya yaitu membekingi dan melindungi. Ironisme, Menteri yang seharusnya bertanggung jawab dari kasus ini seolah melempar tanggung jawab dan seolah mencari kambing hitam.
Baca Juga: Pasca Pelantikan
Fakta kasus judol bahwa belum lama ini Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat judol dengan melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Bahkan, berita juga menyebut dari 15 orang yang ditangkap ternyata 11 di antaranya pegawai Komdigi. Padahal, Komdigi kementerian yang memiliki kewenangan memblokir situs judol tapi sebaliknya pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan Kewenangannya untuk melindungi ribuan situs judol demi untuk keuntungan pribadi.
Oleh karena itu, beralasan jika salah satu nama yaitu inisial BAS ini menjadi salah satu yang dibidik, terutama berkaitan dengan maraknya judol dan realitas di balik penangkapan 11 anak buahnya. Bahkan bukan tidak mungkin akan ditelusuri juga aliran dananya ke mana saja. Yang justru menjadi pertanyaan apakah berani untuk dapat mengungkap secara terang benderang? Meski katanya republik ini negara hukum tetapi faktanya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga hanya mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah semata.
Baca Juga: Sosial Ekonomi Politik
Jadi publik saat ini sedang resah menunggu kepastian dari kasus judol dan pinjol sehingga tudingan kepada salah satu pejabat terkait menjadi relevan, meski pada waktu kemarin pejabat itu juga belum bisa menuntaskan kasus fufu fafa yang saat ini semakin menjadi beban politik pemerintahan Prabowo dan tekanan sejumlah pihak terus berjalan. ***