unescoworldheritagesites.com

Direktur Eksekutif HSI Rasminto: RUU Polri Terkesan Bentuk Kelembagaan Super Power - News

Direktur Eksekutif HSI Rasminto saat tampil di seminar nasional.

 

 



SUARAKARYA.ID: Isu tumpang tindih kewenangan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Polri mencuat di beberapa kalangan masyarakat. Dikhawatirkan bentuk Kelembagaan super power justru menjauhkan institusi Polri dari profesionalitas dan semangat reformasi.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) , Rasminto, Jumat (21/6/2024).

Ia mewanti-wanti agar RUU Polri yang tengah digodok oleh DPR jangan sampai menimbulkan kesan bentuk kelembagaan super power.

 

Baca Juga: Direktur Eksekutif HSI Nilai Substansi RUU Polri Terindikasi Tumpang Tindih Kewenangan

“Tumpang tindih tanggung jawab ini tidak hanya berpotensi mengganggu sinergi antar lembaga, tetapi juga dapat memicu konflik kewenangan yang tidak diinginkan dan terkesan bentuk Kelembagaan super power, ” kata Rasminto.

Pasalnya, lanjut Rasminto , prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan bahwa tugas dan fungsi dari setiap lembaga pemerintahan sudah diatur dengan jelas untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih.

“Tugas Polri sebagai lembaga kepolisian harus dibatasi pada penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum, sementara fungsi investigasi khusus, pengaturan kebijakan, dan administrasi tertentu tetap dipegang oleh kementerian dan lembaga yang memiliki keahlian dan mandat sesuai bidangnya masing-masing,” katanya.

Baca Juga: Ancam Kebebasan Pers, Wartawan di Solo Demo Tolak RUU Penyiaran

 

“Apabila ada area tanggung jawab yang bersinggungan, perlu ada mekanisme koordinasi yang jelas untuk mencegah konflik dan memastikan kerja sama yang harmonis antar lembaga,” tuturnya lagi

Oleh karena itu, sambung Rasminto, dalam semangat Reformasi dan upaya untuk menciptakan Polri yang lebih humanis dan profesional, RUU Polri harus dirancang untuk mengakomodasi kerangka kerja yang adil dan transparan dan merujuk pada fungsi pemolisian yang modern seperti negara-negara maju.

“Ini termasuk menegaskan batas-batas kewenangan Polri sehingga tidak ada institusi yang merasa tugas dan fungsinya terabaikan atau diambil alih secara sepihak,” ucap Rasminto menegaskan.

Baca Juga: RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Dorong Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak  

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat