unescoworldheritagesites.com

Kontestasi Pilkada, Hajatan Rakyat Bukan Parpol dan Tim Sukses - News

Anggota MPR RI Aria Bima saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Solo (Endang Kusumastuti)

:  Kontestasi Pilkada harus menjadi hajatan rakyat bukan hajatan partai politik atau tim sukses. Perbedaan pilihan calon kepala daerah, walikota, bupati atau gubernur adalah satu keniscayaan sebagai kontestasi. .

Hal ini dikatakan anggota MPR RI, Aria Bima dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang dikemas dalam reuni SMA St Yosef Solo yang dilaksanakan Bale Rakyat, di The Sunan Hotel Solo, Jumat (5/7/2024) malam.

"Jangan mengubah prosesi kontestasi Pilkada menjadi satu proses kontestasi elit atau partai politik atau tim sukses bahkan menjadi hajatan domestik yang disebut politik dinasti," kata Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

 Baca Juga: Jumat Curhat, Kapolda: Jogja Tidak Punya Tambang dan Kebon Sawit, Tapi Punya Peradaban Tinggi

Aria Bima juga mengatakan perbedaan pilihan calon kepala daerah adalah hal yang biasa. Tetapi pihaknya menegaskan, bahwa persatuan dan kesatuan harus dikedepankan.

"Karena setelah kontestasi, kita bersatu lagi siapa yang terpilih adalah kepala daerah kita bersama ini harus dimulai dari kalangan elit. Maka pertemuan antar tokoh, antar  partai politik,,lintas partai pengusung di antara calon di Pilkada adalah hal yang penting untuk memnerikan kesejukan," jelasnya.

Menurut politisi PDIP itu,  Pilkada yang bakal digelar 27 November 2024 tersebut harus ditampilkan sebagai hajatan yang happy dan fun. Jangan terlalu tegang seperti di Pilpres lalu.

 Baca Juga: Menyambut 1 Muharam, Kecamatan Rawalumbu Menabur Pluralisme Pancasila

"Apapun perbedaan kita apapun gesekan yang terjaid saat Pilkada,  sila ketiga Pancasila karena proses demokrasi ini adalah proses pembelajaran baik untuk masyarakat untuk rakyat maupun untuk kalangan elitnya," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menekankan bahwa penyadaran proses demokrasi itu adalah tidak hanya memilih calon kepala daerah tapi juga proses pendidikan politik rakyat dan elit.

"Jadi situasi obyektif yang saat ini muncul dominasi elit menggunakan  money politik  dan sembakonisasi ini adalah sesuatu hal yang memang  rakyat senang tapi rakyat tidak bisa disalahkan," kata Aria Bima.

Baca Juga: PKS Ditandatangani, Karyawan Transjakarta Bisa Kredit Pemilikan Rumah di Bank DKI

Rakyat menerima karena butuh tetapi pengingkaran terhadap aspek pilihan demokrasi  baik oleh kalangan elit dan  tidak adanya pembelajaran untuk publik tersebut dinilai berbahaya terhadap sistem demokrasi. Hal ini berdampak juga pada produk dariproses demokrasi untuk memilih kepala daerah yang baik. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat