unescoworldheritagesites.com

Senator Dailami Firdaus Tidak Setuju Pernyataan Menko PMK Muhajir Soal Pembayaran Uang Kuliah Gunakan Dana Pinjol - News

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Dailami Firdaus

 

 


SUARAKARYA.ID: Senator Prof Dr Dailami Firdaus, SH, LLM sangat tidak setuju dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan agar pembayaran Uang kuliah Tunggal (UKT) menggunakan dana pinjaman online (Pinjol).

Pernyataan dukungan tersebut jelas bukan Solusi dan sangat menyesatkan karena akan membuat mahasiswa terjebak dan terlilit dalam hutang.

Mahasiswa yang seharusnya focus kosentrasi untuk belajar, pastinya akan terganggu dengan beban pikiran untuk membayar tagihan pinjol tersebut dan harus diingat pinjaman tersebut pasti berbunga.

Baca Juga: Senator Prof Dailami Firdaus Nilai Langkah Pemerintah Tidak Tepat Beri Bansos Kepada Keluarga Pelaku Judi Online

Di sini seharusnya Negara hadir melalui program dan kebijakan yang tepat bukan justru menjerumuskan mahasiswa kepada masalah baru dikemudian hari.

Apalagi bila yang menggunakan pinjol adalah mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, ini justru akan lebih membebankan lagi kepada keluarganya bukan saja kepada dirinya sendiri.

Terlebih lagi sama-sama kita ketahui, bahwasannya pada saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan pun masih sangat minim. Itu bisa kita ketahui dengan masih banyaknya tingkat pengangguran di usia muda.

Baca Juga: Dailami Harapkan Gangguan Layanan Suplai Air Bersih Jangan Kerap Berulang

 

"Permasalahan Pendidikan di tanah air ini seharusnya terselesaikan apabila pemerintah dalam hal ini instansi terkait dapat mengelola anggaran secara tepat dan transparan," kata Dailami Firdaus, anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang terpilih kembali pada Pileg Februari 

Karena telah kita ketahui bersama melalui paparan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) panja pembiayaan Pendidikan dengan Komisi X DPR RI. Dimana alokasi dana anggaran Pendidikan ternyata harus terbagi untuk peruntukan ke daerah dan dana desa (TKDD).

Ini menjadi suatu pertanyaan bagaimana implementasinya dari anggaran tersebut, yang dimana seharusnya apabila anggaran tersebut dioptimalkan kepada Pendidikan maka permasalahan Pendidikan di Tanah Air termasuk biaya UKT bisa diselesaikan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat