: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendesak agar Pimpinan Majelis DPP PPP segera mencabut mandat Plt Ketua Umun (Ketum) Mardiono.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Ulwan Hakim. Menurut Ulwan, PPP dibawah kepemimpinan Muhammad Mardiono telah mengalami disorientasi.
"Dengan tidak jelasnya arah kebijakan DPP PPP dalam Pileg, Pilpres Hingga Pilkada 2024. Kami menilai DPP PPP dibawah kepemimpinan Mardiono sudah stagnan atau telah mengalami disorientasi," kata Ulwan dalam rilisnya, Minggu (8/9/2024).
Baca Juga: Berantas Judi Online, BI Solo Luncurkan Gerakan Bersama #SoloAntiJudiOnline
Menurut Ulwan, disorientasi tersebut terlihat dari ketidakmampuannya dalam mengelola manajemen organisasi politik yang mengakibatkan PPP tidak lolos Parlementary Threshold (PT).
Begitu juga saat menghadapi tantangan Pilkada, Plt Ketum DPP PPP dinilai tidak memiliki barometer yang jelas terhadap pola pengusungan maupun pemenangan kader PPP yang maju Pilkada.
"Plt Ketum DPP PPP juga tidak mengerti skala prioritas dalam menentukan program dan kebijakan partai, tidak peka dan tidak sensitif terhadap situasi dan keadaan," jelasnya lagi.
Baca Juga: Artis Puput Novel Meninggal Dunia dalam Usia 50 Tahun
Diriny menyoroti saat PPP tidak lolos PT dan butuh penguatan konsolidasi struktur menjelang Pilkada serentak 2024, Mardiono justru memberangkatkan sebagian pengurusnya pergi umroh.
"Ibadah umroh jangan dijadikan alat untuk mengambil hati para pengurus agar lupa terhadap janji wajibnya," katanya.
Sejunlah janji-janji yang diucapkan Mardiono, dinilai tidak terbukti. Diantaranya, janji-janji PPP lolos PT, gagal begitu diumumkan hasil pleno KPU. Selain itu, janji melalui gugatan MK pertama tidak terbukti, menjanjikan lagi lolos melalui gugatan MK diberlakukannya PT 0% tahun ini tidak terbukti.
Baca Juga: PPP Tegaskan hanya Dukung Didimus-Esau di Pilkada Yahukimo
"Berbagai kegagalan tentang perolehan suara dalam Pilpres, Pileg hingga perjuangan di PT sebagai bukti nyata. Kami mengingatkan Mardiono hanya sebagai pelaksana tugas, jadi bisa dicabut sewaktu-waktu," pungkasnya. ***