: Para penulis anggota Perkumpulan Penulis Indonesia (SATUPENA) dan berbagai komunitas terkait serta kolega dan sahabat lainnya, pada Sabtu (7/9/2024), menuntas penyusunan petisi.
Sebanyak 1001 orang menandatangani petisi berikut berisi pernyataan keprihatinan hati nurani rakyat" terhadap kondisi yang sedang dialami Indonesia.
Negara Indonesia dinilai sedang mengalami krisis demokrasi, keadilan dan kedaulatan rakyat. Krisis ini disebabkan oleh berbagai tindakan politik dan kebijakan yang lebih
mementingkan kepentingan pihak tertentu saja.
Baca Juga: Edgar Berlanga Kesal Diremehkan Canelo Alvarez, Berjanji akan Hentikan Canelo di Duel 14 September
Prinsip utama demokrasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan nyata sedang
dilemahkan dan hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Pelemahan demokrasi ini juga berbuntut
pada berbagai pelemahan di berbagai bidang kehidupan seperti hukum, ekonomi, sosial dan
sebagainya.
Singkat kata, negara ini sedang mengalami berbagai krisis akibat rezim yang berkuasa, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak menjalankan tugasnya sepenuh hati sesuai tujuan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, dalam pernyataan sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, mereka menuntut:
Baca Juga: Wamenaker Resmi Tutup Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX 2024
1.Pemerintah, DPR, MA, MK, KPU dan pihak-pihak terkait melaksanakan sebaik-baiknya
Putusan MK Nomor 60 dan 70.
2.Pemerintah dan lembaga/kementerian terkait, juga jajaran legislatif dan yudikatif agar
menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan dan menjamin dilaksanakannya prinsip-prinsip
demokrasi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.Menghilangkan segala bentuk kebijakan dan tindakan yang menguntungkan kepentingan
pribadi/pihak/golongan tertentu yang berdampak buruk bagi rakyat, misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Baca Juga: Rumah Bapak Aing, Rumah Masyarakat Cianjur untuk Kemenangan Kang Dedi Mulyadi
4.Menolak dengan tegas laku politik oligarki otoriter untuk melayani kekuasaan politik dan
ekonomi golongan dan kelompok tertentu, yang mematikan proses demokrasi untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat.***