: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI , Rahmat Bagja mengatakan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam 4 besar daerah yang memiliki kerawanan tinggi jika dilihat dari dimensi kampanye.
"Karena ada isu netralitas kepala desa yang kemudian menguat di Jawa Tengah. Ada 55 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa di Jawa Tengah," jelas Rahmat Bagja di sela-sela acara Sosialisasi Pengawasan Partisipasi kepada Stakeholder dalam Pilkada 2024 di Jateng yangn diselenggarakan oleh Bawaslu Jateng di Alila Hotel Solo, Sabtu (9/11/2024).
Kasus tersebut saat ini sudah ditangani Bawaslu Provinsi Jateng dan Bawaslu kota/kabupaten. Dari 55 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, sebanyak 37 diantaranya dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca Juga: Protes Susu Tidak Terserap, Peternak Sapi Perah di Boyolali Mandi Susu dan Buang Puluhan Ton Susu
"Gede kan jumlahnya, sedangkan sisanya masih dalam proses," katanya.
Ada juga yang dihentikan karena tidak cukup alat bukti, tidak terbukti dalam penelusuran ataupun usaha penanganan dugaan oleh Bawaslu.
Lebih lanjut Rahmat mengatakan acara sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut dilakukan untuk melakukan mitigasi terhadap adanya indikasi meningkatnya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.
Baca Juga: Prasetyo Edi Marsudi: Pram-Rano Fokus Terjun ke Masyarakat Serap Aspirasi Warga
"Ini juga sesuai dengan apa yang dibahas di rapat dengan pendapat antara Komisi 2, KPU, DKPP dan Bawaslu RIyang kemudian salah satunya adalah mengidentifikasi adanya penguatan dugaan pelanggaran netraoitas kepala desa dan perangkat desa dan kelurahan," jelasnya lagi.
Rahmat juga mengungkapkan daerah yang memiliki dua paslon menjadi sorotan, termasuk di Jawa Tengah. Sebab daerah yang hanya memiliki 2 pasangan calon pasti memiliki intensitas kompetitif sangat tinggi.
"itu kita perlu mewaspadai daerah-daerah yang punya hanya dua pasangan calon. Apalagi di Jawa Tengah, ada mantan polisi dan tentara, bisa seperti itu, tapi belum tentu juga nanti di bilik suara belum tentu seperti itu ya," ujarnya.
Baca Juga: Ini Modus Baru Dugaan Politik Uang Paslon 1 yang Dilaporkan Warga Bekasi ke Bawaslu
Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut terkiat dinamika politik di Jawa Tengah pada Pilkada 2024 cukup tinggi. Hal ini dilihat berdasarkan pasangan calob yang hanya dua dan survei kedua pasangan calon.
"Dari konstelasi berdasarkan pasangan yang ada ya kalau dua kan intensitasnya pasti lebih tinggi secara alamiah. Dan kita monitor berdasarkan survei yang ada. Semakin dekat maka perlu semakin kita cermati. Di mana-mana seperti itu, tidak hanya di Jawa Tengah dibanyak kota di Indonesia juga seperti itu," kata Bima Arya.