: Mantan Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi, mengaku banyak dirugikan ketika mengajak Poltracking menjadi konsultan dan melakukan survei terhadap dirinya di Pilkada 2020.
Mulyadi menceritakan, banyak kekacauan yang dibuat oleh Poltracking selama masa pemilihan di Sumbar. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, data mereka banyak kesalahan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.
"Saya rugi secara materil dan imateril. Tidak cuma di provinsi. Di daerah kabupaten itu mereka datanya ngaco semua," kata Mulyadi di Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga: Wamendagri Ingatkan Koridor Hukum Netralitas ASN dan Kepala Desa di Pilkada
Belum sampai di situ, Mulyadi merasa bahwa ada pengelabuan di sistem "canvasing" saat masa kampanye. Beberapa hal yang seharusnya bisa menyentuh ke masyarakat hingga tingkat bawah, sama sekali tidak terjadi.
Bahkan, Mulyadi menduga adanya kebohongan dari koordinator di Sumatera Barat saat periode survei berlangsung.
"Beberapa nomor aktor di Sumbar isinya banyak yang bohong. Dia (Hanta Yudha) mengaku ke saya seperti itu. Tapi saya tidak mau membawa persoalan itu ke Persepi pada waktu itu," kata Mulyadi.
Baca Juga: Survei Poltracking di Jatim: Elektabilitas Erick Thohir Sebagai Cawapres Jauh Ungguli Figur Lain
Bagi Politisi Partai Demokrat itu, kejadian yang dialaminya membuatnya cukup untuk tidak lagi menggunakan jasa Poltracking di agenda -agenda politik lainnya.
Padahal, kata Mulyadi, Poltracking sebagai lembaga survei harusnya bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan.
"Saya sudah bilang kalau Masduri (Direktur Poltracking Masduri Amrawi) itu tidak benar dan minta tolong diganti. Saya intinya, kalau ada lembaga survei yang tidak mau diperiksa, itu jangan dipercaya itu pasti enggak bener itu," pungkas Mulyadi.
Baca Juga: Rumah Bapak Aing, Rumah Masyarakat Cianjur untuk Kemenangan Kang Dedi Mulyadi