: Sejumlah arahan penting disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Arahan berupa wejangan khusus yang ditujukan kepada para Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Kota, serta Panwaslu Aceh ini rasanya perlu dicamkan baik-baik untuk tugas pengawasan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang.
Presiden menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.
“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apa pun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali," ungkapnya dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Tinjau Desmigratif, Menaker Berdialog dengan Anak-anak PMI
Menurut Kepala Negara, hal Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara, keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal ini dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran.
"Hati-hati, kita ini beragam, suku agama, ras antargolongan. Hati-hati kalau ada percikan kecil harus segera diperingatkan, tidak usah ragu-ragu, langsung panggil," kata Presiden
Presiden menegaskan bahwa Bawaslu sangat kuat, sangat ditakuti dan sangat disegani. Namun, banyak di antara pengurus dan anggota Bawaslu sendiri tidak menyadarinya.
Baca Juga: Kinerja Keuangan Positif, CEO Bank DKI, Fidri Arnaldy Raih Indonesia Most Acclaimed CEO Awards 2022
Presiden pun menceriterakan pengalamannya ketika pernah dipanggil Bawaslu saat berkiprah di pilkada dan pemilu. Selain menjabat Presiden dua periode, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga pernah dua kali menduduki jabatan wali kota Solo.
"Saya pernah dipanggil (Bawaslu) ke Jakarta, grogi. Peserta Pemilu siapa pun akan takut dan grogi kalau dipanggil Bawaslu," ujarnya.
Politik Uang
Presiden mengingatkan pula bahwa praktik politik uang (money politic) benar adanya dalam setiap perhelatan pemilu, termasuk kemungkinan di Pemilu dan Pilkada serentak 2024.