: Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) berpartisipasi dalam Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-45 atau the 45th ASEAN Maritime Transport Working Group (45th MTWG) di Ho Chi Minh City, Vietnam, Rabu (18/10/2023).
Pertemuan ini dipimpin oleh Mr Hoang Hong Giang, Deputi Administrator Viet Nam Marine, yang didampingi oleh Wakil Pimpinan Sidang dari Brunei Darussalam, Mohd Bahreen Bin Dato Haji Hamzah, Deputy Chief Executive Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam.
Hadir dalam pertemuan bergengsi ini seluruh negara anggota ASEAN, serta negara mitra dialog ASEAN, termasuk China, Jepang, dan Republik Korea. Turut serta juga organisasi maritim terkemuka seperti International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA), Partnership for Infrastructure (P4I) Australia, dan ASEAN Secretariat.
Baca Juga: Ditjen Hubla Luncurkan Forkomarin di Kancah Maritim Global
Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Hubla, Lollan Panjaitan dengan Atase Perhubungan di Kuala Lumpur, Atase Perhubungan di Singapura dan perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda serta Indonesia National Shipowners Association (INSA).
Lollan mengungkapkan, pertemuan diawali dengan peringatan World Maritime Day melalui video dari seluruh Negara Anggota ASEAN terkait implementasi Maritime Pollution Convention di negara masing-masing.
"Perwakilan IMO menyampaikan bahwa ASEAN sebagai kawasan terkemuka di dunia diharapkan untuk dapat mendukung pencapaian Net Zero Emission dan terus meningkatkan implementasi MARPOL guna menciptakan sektor maritim yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ungkapnya.
Lollan juga mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah agenda terkait ASEAN Single Shipping Market (ASSM), dimana Brunei Darussalam menyampaikan analisis kinerja jaringan pelabuhan dan efisiensi pelabuhan di ASEAN berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara anggota ASEAN.
"Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk melakukan pendekatan kolaboratif dan kompetitif untuk meningkatkan koordinasi antara pembangunan pelabuhan dan akses jalan raya ke pelabuhan di kawasan ASEAN," kata Lollan.
Lollan melanjutkan, dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah dalam proses penyusunan National Port Master Plan. "Tujuannya untuk meningkatkan peran dan fungsi pelabuhan dalam mendukung pembangunan nasional yang diharapkan untuk dapat diterbitkan pada akhir tahun 2023," lanjutnya.
Sidang juga menyetujui usulan Agence Française de Dévelopement (AFD) yang merupakan badan di bawah Pemerintah Perancis untuk memberikan dukungan teknis penuh untuk Sustainable Ship Waste Management Strategy for ASEAN Project selama 2 (dua) tahun pada 2023-2025.
Mengenai Ro-Ro Dumai-Malaka, disampaikan progres pengembangan fasilitas di Pelabuhan Sri Junjungan Dumai dengan penyelesaian studi Detail Engineering Design (DED) serta perbaikan fasilitas serta infrastruktur pelabuhan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar pelayanan internasional.
"Indonesia mengusulkan agar Indonesia dan Malaysia dapat membahas lebih lanjut terkait keberlangsungan operasionalisasi rute Ro-Ro ini melalui peningkatan kapasitas kargo yang diangkut," kata Lollan.