: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan karena bukan suatu persoalan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (9/6/2022), yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.
“Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan, kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan,” tutur Presiden.
Baca Juga: Indonesia Masters 2022: Kevin/Marcus Kerja Keras Raih Kemenangan
Presiden berharap GTRA dapat segera mengintegrasikan dan memadukan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, untuk bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat agar sengketa lahan bisa diselesaikan. Presiden juga menegaskan semua harus mengikuti dan mendukung Kebijakan Satu Peta.
Presiden Jokowi mengharapkan GTRA dapat segera mengintegrasikan dan memadukan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, untuk bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat agar sengketa lahan bisa diselesaikan. Presiden juga menegaskan semua harus mengikuti dan mendukung Kebijakan Satu Peta.
Menurut Presiden, seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari ego sektoral masing-masing. Khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat, termasuk sengketa lahan.
Baca Juga: Airlangga: GTRA Strategis Dukung Kesejahteraan Rakyat Dan Program PEN Pasca Pandemi
Presiden menyampaikan sangat menghargai pertemuan GTRA 2022. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang diharapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dalam bekerja memiliki tujuan yang sama.
"Menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” ucap Presiden.
Presiden mengaku tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. "Enggak itu, sudah stop, cukup stop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” ucap Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa ego sektoral antara kementerian/ lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Padahal, integrasi antarkementerian/ lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.