: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberi apresiasi sekaligus minta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara terus dipercepat.
"Kedua masalah itu harus ditangani secara terpadu dan beriringan. Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar," tutur Menko PMK.
Artinya, imbuh Menko PMK, kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga. Karena itu, intervensinya harus beriringan juga.
Semua itu dikemukakan Menko PMK, dalam seri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kaltara, secara virtual dari Jakarta, Senin (6/3/2023).
Seperti diketahui, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang berbatasan dengan Malaysia, merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia. Merupakan provinsi ke-34, terbentuk tahun 2012. Namun, cukup progresif dalam menangani masalah sosial kemiskinan ekstrem dan stunting.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Kaltara 22,1 persen. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan (5,4 persen) dari sebelumnya pada 2021 sebesar 27,5 persen.
Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara pada tahun 2022 makin mendekati 0 persen. Yakni, sebesar 0,63 persen, turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021.
Kaltara merupakan provinsi ke-14 yang disisir Menko PMK, dalam acara virtual ini.
Menko PMK mengatakan, kondisi keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem dengan keluarga yang memiliki risiko stunting cukup tinggi. Intervensi sensitif dan spesifik untuk mengatasi keduanya mirip.
"Dalam arti intervensi spesifik adalah berkaitan dengan kondisi medis, kesehatan ibu, bayi, serta remaja untuk mencegah stunting. Dan, intervensi sensitif seperti sanitasi ketersediaan air bersih, air minum, keterbatasan alat komunikasi atau sarana transportasi," ungkapnya.
Ambulans Air
Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pemerintah daerah berupaya serius dalam rangka penghapusan kemiskinan.
Langkah itu dilakukan dengan kolaborasi multi pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, serta lembaga-lembaga non-pemerintah.
Dia mengatakan, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara membuat provinsi ke-34 ini optimis, dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yakni 0 persen kemiskinan, dan 14 persen prevalensi stunting.
Angka nasional kemiskinan ekstrem, menurut BPS, pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa. Sedangkan angka stunting 2022, menurut SSGI, 21,6 persen, turun dari 2021 sebesar 24,4 persen.
Gubernur memaparkan, masih ada masalah yang menghambat dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Seperti kurangnya sarana prasarana, masalah sumberdaya manusia, serta terbatasnya akses transportasi di wilayah Kalimantan Utara.
“Terbatasnya sumberdaya manusia ini memang masih banyak tempat kami (Kalimantan Utara) yang belum memiliki akses darat, laut, maupun sungai. Bahkan, ada beberapa daerah yang harus menggunakan moda transportasi udara,” ucap Zainal.
Untuk dapat menjangkau layanan warga di pedalaman yang bisa dijangkau transportasi air, Gubernur Zainal juga minta pemerintah pusat membantu dengan ambulans air. Sarana ini menjadi trasportasi pasokan makanan, serta bisa membantu warga untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat.***