: Peran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sangat strategis dalam mewujudkan SDM yang produktif, unggul dan berkualitas.
Peran KADIN itu bukan pendukung, tetapi justru pemain utama. Kalau ibarat tiga ujung tombak trisula, KADIN itu posisinya di tengah. Sementara Kemendikbudristek dan Kemnaker itu mengiringi.
Peran KADIN menjadi ujung tombak dalam menyiapkan SDM yang punya keterampilan relevan, dengan dunia industri dan dunia usaha, bersamaan dengan Kemendikbudristek dalam urusan pendidkan, dan Kemnaker dalam urusan pelatihan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi I KADIN Provinsi Gorontalo, di Maqna Hotel Gorontalo, Jumat (25/12/2022).
Menko PMK menerangkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi telah ditentukan, kurikulum vokasi ditentukan oleh industri itu sendiri (demand driven), bukan oleh instansi pendidikan.
"Karena yang tahu persis dunia ini (dunia industri) bukan Kemendikbudristek atau Kemnaker, tetapi KADIN," imbuhnya.
Menko PMK mengatakan, KADIN juga berperan dalam menentukan, kurikulum, tenaga guru, tenaga pelatih yang berpengalaman. Sesuai dengan kompetensi dunia usaha dan dunia industri.
Dia menekankan, dengan berperannya KADIN dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, maka target untuk menciptakan bonus demografi yang produktif dan mencapai Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
Dikemukakannya, anak-anak usia produktif yang presentasenya saat ini mencapai 70 persen, jangan sampai lewat percuma begitu saja. Karenanya, pendidikan dan pelatihan vokasi perlu difokuskan untuk memanfaatkan bonus demografi saat ini.
Ini taruhannya besar, kata Menko PMK, kalau sampai ini lewat Indonesia akan masuk aging population tanpa modal.
"Kalau kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi, maka saat masuk ke 2045 bukannya Indonesia Emas yang didapat tapi aging population yang akan menjadi beban negara. Kalau usia produktif sekarang tidak berproduksi dengan baik maka kita akan kehilangan momentum Indonesia Emas," jelasnya.
Dalam menyiapkan pendidikan dan pelatihan vokasi, kata Menko PMK, juga perlu dialokasikan anggaran khusus. Karenanya, secara khusus dia minta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selaku perencana pembangunan nasional, untuk mengalokasikan anggaran dari APBN Kemendikbudristek untuk pendidikan dan pelatihan vokasi.***