JAKARTA: Untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Berbagai upaya telah dilakukan kementerian tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan.
"Atas arahan Bapak Menteri (Ketenagakerjaan), kita selama ini terus mengingatkan dan mengupayakan bagaimana pelayanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Khairul Anwar, usai membuka Entry Meeting Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Dia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Kemenaker untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan. Baik dalam hal layanan perizinan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, Peraturan Perusahaan (PP), serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan sebagainya.
Beberapa upaya yang dilakukan, di antaranya mengintegrasikan layanan, serta membangun layanan berbasis digital/online. "Poin utamanya, kita harus melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat merasa puas dalam merasakan pelayanan," tutur Sekjen.
Dia menyebut, reformasi birokrasi di Kemenaker juga mencakup aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess), dan sumberdaya manusia (SDM) aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan, terus ditata ulang atau diperbaharui.
"Salah satu upaya yang dilakukan secara bersama di lingkungan Kemenaker adalah kita berusaha mengidentifikasi hal-hal yang sudah coba dilakukan selama ini oleh seluruh unit kerja kita, terkait dengan implementasi reformasi birokrasi," papar Sekjen.
Reformasi birokrasi yang dilakukan Kemenaker selama ini, ujar dia, telah membuahkan hasil. Di antaranya, Opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemenaker dalam 3 tahun terakhir.
Sekhen Kemenaker menyatakan, antusiasmenya terhadap evaluasi dari Tim Evaluasi Kemenpan-RB. Harapannya, evaluasi tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai Kemenaker. Sehingga, berbagai perbaikan dan inovasi dapat terwujud.
"Dalam kaitan itu, kita teman-teman di Kemeenker beserta seluruh Direktorat Jenderal, serta unit teknis telah mempersiapkan upaya-upaya di dalam rangka adanya suatu evaluasi dari Kemenpan-RB ini," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengapresiasi komitmen seluruh pejabat eselon I dan eselon II Kemenaker yang hadir dalam Entry Meeting ini.
“Kehadiran seluruh pejabat dalam evaluasi RB ini sangat diapresiasi, karena menunjukkan kesungguhan dan komitmen Pimpinan Tinggi Kemenaker untuk menerapkan reformasi birokrasi di Kemenaker,” kata Yusuf.
Yusuf menyatakan, evaluasi akan dilakukan di seluruh unit eselon I Kemenaker. Evaluasi ini mencakup implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan survei integritas jabatan. Selain itu, dilakukan evaluasi penerapan zona integritas di BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Bekasi, dan Direktorat PPTKA.
“Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan program reformasi birokrasi, dengan sasaran utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan layanan publik secara prima kepada masyarakat” pungkasnya.