CIKARANG: Pelantikan Wakil Bupati Bekasi Ahmad Marjuki sisa masa periode 2017-2022 dilaporkan ke Ombusman RI oleh Hmpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi.
"Belum lama ini kita sudah laporkan ke Ombusmen RI. Kami menduga ada konspirasi dan suap menyuap," kata Refangi, Koordinator Gerakan HMI Cabang Bekasi, Senin (15/11/2021).
Ia menyampaikan, adanya dugaan tersebut pihaknya juga sudah melaporkan ke KPK. Namun ia berharap agar laporannya dapat ditindaklanjuti oleh Ombusman RI sebagai otoritas dalam pengawasan publik.
"Kita berharap Ombudsman RI bisa memberikan rekomendasi ke Presiden RI untuk menangani kasus ini secara tegas," ujarnya.
Ia mengatakan, gerakan HMI sudah sejak awal menyikapi bahkan menuntut penolakan pelantikan Wakil Bupati Bekasi.
"Pergerakan kita dari awal jelas menuntut penolakan Wakil Bupati Bekasi, dan langkah-langkahnya sudah kita lakukan yang pertama kita sudah melakukan aksi demontrasi di Kemendagri dan kesalahan di Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bekasi.
Dan secara resmi pun surat penolakan juga sudah kita layangkan. Kemudian karena banyak sekali aturan-aturan yang ditrobos, nah hari ini kita melihat bahwa transisi pejabat publik itu dilakukan dengan cara yang salah," terangnya.
Ketua Umum HMI Cabang Bekasi Budi Nasrullah menyampaikan secara tegas bahwa dalam gerakan ini tidak berafiliasi kepada pihak mana pun.
“Kami pastikan gerakan kami ini adalah kajian HMI Cabang Bekasi. Kita melihat proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sudah cacat hukum, maka pasca pagelaran (Pilwabup) itu kita sudah bergerak," ucapnya.
"Kami adalah murni berangkat dari bentuk sosial kontrol. Kita kemudian juga akan buktikan bahwa kami tidak ditunggangi. Dan kami kawal terus proses itu bahwa HMI menolak terpilihnya wakil bupati. Dan nanti pun kami akan terus bergerak kembali," tegasnya. ***