: Seruan moral kepada penyelenggara negara oleh Guru Besar dari sejumlah Perguruan Tinggi, semakin banyak terdengar. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Prof Aidul Fitriciada Azhari, gerakan yang dilakukan civitas akademika tersebut sebagai panggilan moral.
"Saya mendengar dari beberapa kalangan dari istana yang memganggap gerakan ini sebagai orkestrasi politik. Tapi, saya melihat ini adalah orkestrasi kewarasan, nurasi dan orkestrasi moral," jelas Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu, di Kampus UMS Solo, Senin (5/2/2024).
Menurut Aidul Fitri, gerakan tersebut tidak terkoneksi dengan koalisi masyarakat sipil tertentu. Tetapi berangkat dari diskusi internal kampus, karena yang muncul adalah guru besar.
Baca Juga: Bersama Ribuan Pendukung AMIN, Caleg DPRD DKI H Tri Waluyo Gelar Jalan Perubahan di Muara Angke
"Biasanya guru besar itu sibuk riset, bimbingan. Jadi, jangankan berfikirian politik untuk mengurusi yang lain saja sudah sibuk," jelasnya lagi.
Aidul menyebut panggilan moral lebih kuat untuk menyerukan keprihatinan terhadap perkembangan demokrasi, karena keadaan semakin memburuk.
Terkait soal seruan moral tersebut diterima atau direspon buruk oleh istana, Aidul mengatakan hal itu kembali kepada nurani pemerintah, pejabat di istana.
Baca Juga: Puluhan Posko Pemenangan Ganjar Mahfud Kepung NTB, Cara Relawan Big Bro Menangkan 03
"Saya yakin banyak diantara mereka yang dibesarkan oleh perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi," katamya.
Selain itu, terkait respon istana, kembali ke pertimbangan publik melihat apakah respon dari istana layak atau patut disampaikan ke PT yang tidak memiliki kepentingan politis.
Sementara itu, terkait dengan kondisi demokrasi saat ini, Prof Aidul Fitriciada memgatakan salah satu yang dikritisi gerakan guru besar adalah nepotisme, satu hal yang diperjuangkan di awal reformasi.
Baca Juga: Pilpres 2024, Capres Nomor Urut 1 Kampanye di Bolmong Raya Sulawesi Utara
"Jangan lupa, pergerakan salah satunya dari UMS dulu tahun 1998, pergerakan dimulai dari sana. KIta sadar betul UMS sejak awal terlibat dalam menghapus nepotisme, kronisme, KKN. Sekarang ini, dikembalikan lagi, jadi ini pengkhianatan terhadap reformasi, pengkhianatan terhadap perjuangan mahasiswa, dunia kampus," katanya lagi.
Sehingga dunia kampus ingin mengembalikan ke jalan yang sebenarnya. Dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak yang sama. Negara tidak lagi menjadi urusan keluarga tapi urusan bersama.