unescoworldheritagesites.com

Kuasa Hukum Sebut Konflik Internal IPSI Bersumber dari KONI Kota Bekasi - News

Sejumlah pengurus IPSI Kota Bekasi saat melakukan audiensi dengan KONI setempat mempertanyakan surat rekomendasi yang akhirnya pencabutan SK pengurus dari Pengprov Jabar, kemarin. (FOTO: Dharma/Suarakarya.id)

: Kuasa hukum IPSI Kota Bekasi, Jaka Maulan, menegaskan bahwa kedatangan pengurus dan perguruan pencak silat untuk penyampaian surat keberatan kepada KONI Kota Bekasi. Dia menyoroti bahwa sumber dari kekisruhan yang terjadi berasal dari KONI Kota Bekasi itu sendiri. 

"Kenapa mereka harus terbitkan ke Pengprov Jawa Barat, yang akhirnya surat rekomendasi itu dijadikan dasar untuk pencabutan SK pengurus IPSI Kota Bekasi," kata Jaka kepada  , usai audiensi dengan KONI Kota Bekasi, kemarin.

Jaka menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan kepada KONI Kota Bekasi agar bisa mengambil sikap atas terbitnya rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Baca Juga: Fajar Paper Berikan 239 Beasiswa untuk Anak Karyawan

"Agar masalah ini selesai," tegasnya.

Sementara itu, Ketua IPSI Kota Bekasi, Rahmat Malik, menyoroti adanya politisasi dalam ranah olah raga. Namun, ia menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi antara pihak terkait untuk meraih kemenangan. 

"Semuanya ada kesinambungan untuk kemenangan IPSI Kota Bekasi," tegasnya. 

Baca Juga: DPRD dan Pemkot Bekasi sepakati Lima Raperda Jadi Perda

Untuk diketahui, konflik internal di IPSI Kota Bekasi menimbulkan dampak pada Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) yang akan dilaksanakan pada Minggu (3/3/2024). Adapun Muskotlub ini hasil rekomendasi Pengprov IPSI Jabar dengan menunjuk seorang Plt.  

Meskipun demikian, Rahmat Malik tetap menekankan pentingnya mendukung atlet lokal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan prestasi dan martabat Kota Bekasi dalam dunia olah raga. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat