SUSRAKARYA.ID: Bahas isu bidang ketenagakerjaan, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adakan pertemuan bilateral dengan Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS)..
Pertemuan yang berlangsung di Kantor PBB Jenewa ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan memberikan manfaat signifikan bagi kedua negara dalam bidang ketenagakerjaan.
Khususnya, meningkatkan kesejahteraan pekrerja dan keberlangsungan usaha dalam bidang ketenagakerjaan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri ungkapkan apresiasinya atas dukungan pemerintah AS.
Dalam membangun kapasitas mediator Indonesia melalui sesi berbagi, yang dilaksanakan di Washington DC bulan lalu.
"Sesi itu memberi wawasan berharga untuk memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja di Indonesia. Termasuk, peningkatan proses bisnis, kualitas mediator, dan pemanfaatan teknologi terbaik yang tersedia," kata Dirjen Putri saat bertemu Deputy Undersecretary for International Affairs, US Department of Labor, Thea Lee, Jenewa, Senin (10/6/2024).
Salah satu fokus utama pertemuan bilateral ini adalah upaya memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja di Indonesia.
Dirjen Putri mengusulkan, agar kerja sama lebih lanjut dilakukan dalam bentuk pelatihan dan akreditasi mediator hubungan industrial (HI) di Indonesia pada tahun mendatang.
"Kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi semua pihak dan meningkatkan kualitas mediator HI dalam meyelesaikan perselisihan," kata Dirjen Putri.
Sementara itu, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan juga menjadi topik penting dalam pertemuan ini.
Dirjen Putri menekankan, standar K3 yang ketat tidak hanya penting untuk melindungi keselamatan pekerja, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan menarik investasi lebih besar.
"K3 merupakan aspek yang harus dijadikan prioritas utama dalam negosiasi perjanjian mineral kritis antara Indonesia dan AS," tambahnya.
Baca Juga: BKKBN Gelar Seminar ASN Peduli Kependudukan
Selain itu, kerja sama juga akan mencakup inisiatif K3 yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi digital.
Kedua negara berencana untuk terus bertukar keahlian dalam sistem pemantauan dan evaluasi kepatuhan K3, yang diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan di sektor pertambangan dan sektor lainnya.
Kedua negara juga membahas kolaborasi yang sedang berlangsung dalam platform Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Kerja sama dalam platform ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dan meningkatkan standar ketenagakerjaan di wilayah Indo-Pasifik.***