: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor sampaikan komitmen kuat Indonesia, untuk meningkatkan tata kelola migrasi aman dan teratur di dunia internasional.
Komitmen tata kelola migrasi aman dan teratur itu disampaikan Wamenaker, dalam Konferensi Internasional Kedua tentang Regulasi Rekrutmen Internasional, yang digelar International Organization for Migration (IOM) di Jenewa, Senin (10/6/2024).
Konferensi ini menjadi forum penting bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman, dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu migrasi global, termasuk tata kelola migrasi aman dan teratur.
Wamenaker Afriansyah Noor dalam sambutannya menyatakan, Indonesia sebagai anggota Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM), berkomitmen untuk mendukung upaya global dalam meningkatkan tata kelola migrasi internasional.
"Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kebijakan di tingkat nasional, regional, dan global yang mendukung migrasi aman dan teratur," kata Wamenaker.
Wamenaker juga memaparkan berbagai langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Di tingkat nasional, Indonesia telah membentuk layanan rekrutmen terintegrasi, yang bertujuan untuk mengurangi biaya migrasi dan mencegah praktik penyelundupan manusia serta perdagangan manusia.
"Layanan ini memfasilitasi proses dan tata kelola yang lebih baik efisien dan aman bagi para pekerja migran," jelasnya.
Selain itu, Indonesia telah menginisiasi program Desa Migran Produktif (Desmigratif), yang merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan donor.
Program ini menyediakan informasi tentang migrasi yang aman, pengolahan dokumen, penyelesaian keluhan, pemberdayaan ekonomi, dan manajemen data bagi para migran dan keluarganya.
Baca Juga: BKKBN Gelar Seminar ASN Peduli Kependudukan
"Desa-desa ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang melindungi pekerja migran dan keluarganya dari berbagai risiko," jelas Wamenaker.
Di tingkat bilateral, Indonesia terus mengupayakan perbaikan mekanisme perlindungan melalui perjanjian dengan negara-negara tujuan migran.
"Kami berupaya meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia melalui kerja sama bilateral yang lebih kuat dengan negara-negara tujuan," ungkapnya.
Pada tingkat regional, Wamenaker menyoroti peran Indonesia dalam ASEAN, yang pada tahun 2017 mengadopsi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran.
"Komitmen ASEAN ini penting untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, dan bermartabat serta mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia," katanya.
Indonesia juga berkolaborasi dengan IOM untuk memajukan agenda regional yang bertujuan melindungi pekerja migran di sektor darat dan laut.
"Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan pelindungan pekerja migran di seluruh siklus migrasi," jelas Wamenaker.
Di tingkat global, Indonesia berkomitmen pada Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) serta GCM.
Wamenaker menegaskan, Indonesia terus mendorong ratifikasi universal terhadap perjanjian-perjanjian ini untuk meningkatkan komitmen global, dalam melindungi pekerja migran dan keluarganya.
Wamenaker juga mengakui tantangan yang akan dihadapi di masa depan termasuk dampak otomatisasi dan teknologi, upaya memastikan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja migran, serta menangani migrasi yang tidak teratur.
"Perubahan iklim dan pascapandemi juga akan mempengaruhi pola migrasi di masa depan, namun melalui dialog konstruktif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, kami optimis tantangan ini dapat diatasi," ungkapnya.***